Kasus Pemaksaan Jilbab, Usulkan Penonaktifan Kepsek

  • Bagikan
SIMAK: Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di SMA Negeri 87, Jakarta, beberapa waktu lalu. (ANTARA/JOGLO JATENG)

YOGYAKARTA, Joglo Jateng – Ketua Komisi A DPRD DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Eko Suwanto mengusulkan penonaktifan sementara kepala sekolah serta oknum guru. Hal itu terkait dugaan kasus pemaksaan memakai jilbab terhadap salah seorang siswi SMAN 1 Banguntapan, Bantul,.

“Penonaktifan ini untuk memudahkan tugas-tugas Pemda DIY yang sedang melaksanakan penelitian, pemeriksaan dan pendalaman terkait kasus itu,” katanya saat dikonfirmasi, belum lama ini.

Usulan penonaktifan sementara tersebut, lanjutnya, juga bertujuan untuk memastikan proses belajar mengajar di sekolah tersebut berjalan dengan baik. “Hal ini juga sudah kami sampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Disdikpora DIY. Kami berharap Pemda setempat dengan kewenangan yang dimiliki segera menyelesaikan masalah ini secara objektif termasuk memberikan pendampingan bagi siswa,” ungkapnya.

Ia mendorong Pemda setempat dapat menjatuhkan sanksi tegas bagi yang melanggar konstitusi dan Keistimewaan DIY agar sistem pendidikan di DIY berjalan baik. Menurutnya, pemerintah wajib menjamin keberlangsungan pendidikan nasional dengan keberagaman yang ada. Sementara UU Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 di pasal 5 menegaskan komitmen DIY mewujudkan dan merawat Bhinneka Tunggal Ika.

Baca juga:  Kembangkan Bus Pintar Anti-Covid

“Demikian juga aparatur pemerintah berkewajiban menghormati kemerdekaan tiap­-tiap penduduk. Yaitu memeluk agamanya masing­-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Ia menuturkan bahwa pihaknya segera menggelar rapat koordinasi dengan mengundang instansi yang terkait. Supaya peristiwa ini segera selesai dan tidak terulang kembali.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY pada Senin (1/8) telah memeriksa kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), guru agama, serta wali kelas SMA Negeri 1 Banguntapan. Yakni terkait dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap salah seorang siswi beragama Muslim kelas X.

Menurut Kepala Disdikpora Didik Wardaya, apabila dari hasil penyelidikan terbukti sekolah melakukan pelanggaran, maka BKD akan memberikan sanksi. “Sanksinya nanti kita lihat dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nah. Di sana nanti kita lihat seberapa jauh tingkat pelanggaran yang dilakukannya apabila terbukti,” terangnya.(ara/ziz)

  • Bagikan