Kenapa BPUPKI Melakukan Perancangan UUD 1945?

  • Bagikan
Garuda Pancasila yang tersimpan di museum Monumen Nasional (Monas) Jakarta. (ANTARA/JOGLO JATENG)

SEHARI setelah pembacaan teks proklamasi dan Indonesia merdeka, Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 akhirnya disahkan menjadi konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Sebelumnya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah melakukan perancangan UUD 1945 sejak 29 Mei-16 Juni 1945.

BPUPKI sendiri beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang didampingi Drs. Moh, Hatta sebagai wakilnya. Dimana anggotanya terdiri dari 11 orang perwakilan dari Jawa, Tiga perwakilan dari Sumatera, serta Satu perwakilan masing-masing dari Maluku, Kalimantan, dan Sunda Kecil.

Dimana para tokoh tersebut ialah; Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Dr. Radjiman Widiodiningrat, Soetarjo Kartohamidjojo, Prop. Dr. Mr. Soepomo, Pangeran Soerjohamidjojo, Dr. Mohammad Amir, Dr. Ratulangi, Abdul Wachid hasyim, Mr. Mohammad Hasan, Abdul Kadir, Mr. Latuharhary, Mr. Abdul Abbas, Drs. Yap Tjwan Bing, Mr. Pudja, Andi Pangerang, R.P. Soeroso dan AH. Hamidan.

Hal yang mendasari perancangan UUD 1945 ialah karena adanya janji dari Jepang yang tak sempat tertepati. Janji tersebut berisi pernyataan dari Jepang untuk menyerahkan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia dari Pemerintahan Hindia Belanda.

Jepang berjanji untuk membantu Indoensia berdiri menjadi bangsa yang berdikari sebagai bangsa Asia Timur Raya. Seiring berjalannya waktu, Jepang tak kunjung memberikan kebebasan tersebut. Janji manis yang diberikan tetap menjadi sadis dan berbau amis.

Baca juga:  Pemutakhiran Ilmu Pengetahuan Guru Bahasa Indonesia di Tengah Pandemi

Jepang masih saja melancarkan jajahannya dan mengeruk kekayaan Indonesia, hingga akhirnya Jepang dipukul mundur oleh Tentara Sekutu. Ketika itu, Indonesia memndapatkan sedikit ruang untuk bernapas dari banyang-bayang Jepang, serta membuat Indonesia memiliki kebebasan untuk bergerak.

Seusai Proklamasi Kemerdekaan RI digaungkan, Indonesia membutuhkan dasar konstitusi untuk menjalankan roda kenegaraan. Untuk itu, disahkanlah UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 setelah melalui perumusan yang panjang.

Perancangan UUD 1945 menjadi puncak dialektik perjuangan Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat. Meskipun tentu saja, perjuangan tersebut masih harus terus diraih untuk mewujudkan cita-cita yang tertorehkan dalam Dasar Negara Pancasila.

Sebagaimana teks awal pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” Indonesia dalam perjalanan kemerdekannya masih terus bergerak dan mewujudkan cita-cita yang ada.

(mg2)

  • Bagikan