SEMARANG, Joglo Jateng – Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto menyoroti problematika petani di Jawa Tengah sekarang ini. Menurutnya, ada tiga permasalahan yang sedang dihadapi mereka. Pertama mengenai kepemilikan lahan yang rendah, selanjutnya penghasilan di bawah UMR, dan ketiga ketergantungan pada pupuk kimia. Permasalahan tersebut menjadi pengembangan sektor usaha pertanian tidak sejalan dengan kesejahteraan para petani.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Foccus Group Discussion (FGD) “Stabilitas Harga Komoditas Pangan Dan Daya Beli Petani” di Ruang Rapat Bappeda Jateng, belum lama ini.
Sumanto mengatakan, salah satu upaya dapat dilakukan pemerintah dengan fokus menekan beban biaya produksi yang dikeluarkan petani. Namun di sisi lain, upaya yang diambil harus dapat menjamin kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat di saat yang bersamaan. Diperlukan suatu konsep untuk tetap menjaga harga komoditas pangan pada level yang tidak merugikan petani namun di sisi lain juga menjaga agar jangkauan masyarakat menengah ke bawah terhadap komoditas pangan tidak terganggu.
Pada kesempatan itu, Sumanto menitikberatkan pada permasalahan di sektor pangan. Adapun di antarannya bibit benih yang digunakan oleh petani, peternak dan pembudi daya ikan berkualitas rendah, sehingga serapan pasar yang tidak stabil menyebabkan hasil produk tidak terserap dengan baik.
“Selain itu, minimnya informasi pasar, data produksi dan konsumi menyebabkan ketidakstabilan pangan, masyarakat petani yang paling dirugikan, terlebih pemerintah desa/kelurahan belum dimaksimalkan perannya, padahal mereka bisa menjadi instrumen yang kuat dalam membangun ketahanan pangan,” ujarnya.
Dipenghujung acara, Sumanto merekomendasikan dan menganjurkan beberapa hal yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani ke depannya. Pemerintah merevitalisasi balai pembenihan dan atau pembibitan, sehingga bibit dan benih yang digunakan oleh petani, peternak, dan pembudi daya ikan di Jawa Tengah memiliki kualitas baik.
Pemerintah dalam hal ini bisa ditugaskan ke BUMD untuk menjadi offtaker (penjamin komunitas) hasil produksi petani, nelayan dan peternak, Jawa Tengah perlu memiliki neraca komoditas, sehingga produksi dan konsumsi pangan terukur, membangun lumbung pangan di tingkat desa dengan melibatkan aparatur desa dan karang taruna. (anf-hms/gih)
