Ditandatangani Pj Bupati dan Ketua DPRD, Ini 6 Tuntutan Aliansi Mahasiswa Jepara Tolak Harga BBM

TERTANDATANGANI: Ketua BEM UNISNU Abdullah Fatih (kiri), Ketua DPC GMNI Jepara Muhammad Ghofaruddin Zakaria, Ketua PC PMII Jepara Ghola Mushoffi mendampingi Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma'arif dan Pj Bupati Jepara Edy Supriyant (kanan bertopi) menandatangi tuntutan penolakan harga BBM di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara pada Rabu, 14/09/22. (MUHAMMAD AGUNG PRAYOGA/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng- Sejumlah massa aksi gabungan dari gerakan mahasiswa di Jepara, Jawa Tengah melakukan unjuk rasa menolak ke kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Massa aksi tersebut tergabung dalam payung Aliansi Mahasiswa Jepara di antaranya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Bersama-sama, mereka menyuarakan tuntutan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Rabu (14/9).

Pada pukul 09.15 WIB, massa aksi berduyun-duyun datang dari arah Timur dengan menuntun kendaraan sebagai representasi kelangkaan dan kenaikan harga BBM. Sekitar 250 hingga 300 mahasiswa berbaris dan memenuhi jalanan depan Gedung DPRD Jepara.

Kemudian, pada pukul 09.47 WIB, satu persatu pimpinan mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa ekstra (Ormek) melangsungkan orasi di hadapan massa aksi.

Presiden BEM Unisnu, Abdullah Fatih menyampaikan, kedatangannya bersama ratusan mahasiswa tersebut untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena, atas kenaikan BBM membuat sejumlah masyarakat menderita. Ia juga mempertanyakan skala prioritas pemerintah.

Baca juga:  Beredar Obat Kadaluwarsa, Masyarakat Diimbau Jeli

“PMII, BEM dan GMNI tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jepara, hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Bahwa masyarakat saat ini menderita. Yang harus diselesaikan adalah pembenahan sistem bukan menaikan harga BBM. Apabila memang beban Negara sudah terlalu banyak, kenapa tidak menurunkan ego dengan menyudahi proyek infrastruktur yang dianggap prestise (IKN), karena memakan banyak anggaran. Mengapa tidak disudahi terlebih dahulu. Lalu di mana skala prioritas pemerintah?” tegas Fatih di atas panggung orasi.

Setelah itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kabupaten Jepara, Muhammad Ghofaruddin Zakaria menjelaskan, di tahun 2022 terjadi kenaikan tarif BBM sebanyak dua kali dalam waktu berdekatan.

Padahal di sisi lain, keadaan masyarakat Jepara sedang berusaha untuk pulih dan bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi.

“Kondisi ekonomi masyarakat sedang berusaha bangkit menstabilkan ekonomi usai pandemi melanda. Namun dengan entengnya, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi,” ucapnya lantang.

Ia juga menyoal Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 600 ribu untuk 4 bulan yang dieberikan pemerintah. Menurutnya, tindakan itu bukanlah keputusan yang tepat untuk meredam permasalah yang ada.

Baca juga:  KONI Jepara Optimalkan Sekolah sebagai Sarana Latihan

“Kebijakan itu tidak menyelesaikan masalah yang ada. Melainkan malah menambah masalah yang dirasa memberatkan APBN. Kita sepakat, menolak kenaikan harga BBM,” jelas Zakaria.

Selanjutnya, massa aksi gabungan tersebut membacakan sikap Aliansi Mahasiswa Jepara yang dipimpin oleh Pimpinan Cabang (PC) PMII Kabupaten Jepara, Muhammad Ghola Mushoffi.

Pernyataan sikap tersebut di antaranya, pertama, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Keempat, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.

Kelima, membuat kebijakan kepada seluruh petinggi untuk memperbarui Basis Data Terpadu (BDT), sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akurat. Keenam, membuat transparansi publik yang terintegrasi ke pelosok desa sebagai solusi kenaikan BBM dan kemacetan di Jepara.

Baca juga:  Pemkab Jepara Apresiasi Semua Pihak yang Sukseskan Pemilu

Di tengah orasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Jepara, tepatnya pada pukul 10.19 WIB, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Maarif bersama Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta menemui massa aksi di depan Gedung DPRD.

Usai Ghola menyampaikan enam sikap Aliansi, Ketua PC PMII bersama Ketua DPC GMNI dan Presiden Bem Unisnu menyerahkan lampiran kepada Pj Bupati dan Ketua DPRD Jepara untuk ditandatangani, agar desakan tersebut terkabulkan.

Lebih lanjut, pada pukul 10.47 WIB, penandatanganan digoreskan pada lampiran dari massa aksi. Haizul Maarif mengatakan, akan menyampaikan desakan Aliansi Mahasiswa Jepara kepada Pemerintah Pusat.

“DPRD hanya wadah atau jembatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga sudah semestinya, akan saya sampaikan kepada Pemerintah Pusat, agar mengkaji ulang kebijakan kenaikan harga BBM,” katanya, atau yang lebih sering dipanggil Gus Haiz tersebut.

Menginjak pukul 10.53 WIB massa aksi melingkar dan melangsungkan doa, agar tujuan aksi yakni penurunan harga BBM terwujud. Selepas itu, massa aksi pun membubarkan diri. (cr2/mg2)