Kampanye di Kampus Harus dalam Bentuk Debat

  • Bagikan
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. (ANTARA/JOGLO JATENG)

JAKARTA, Joglo Jateng – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyatakan bahwa dirinya hanya menyepakati kampanye di kampus apabila dilakukan dalam bentuk debat. Adapun kampanye terbuka tidak diperbolehkan.

Kendati demikian, Bagja mengingatkan bahwa saat ini secara regulasi kampanye di kampus masih dilarang. Sehingga apabila dilakukan harus diawali dengan revisi undang-undang yang berkaitan.

“Belum saatnya. Kampanye di kampus masih ada larangan, kalau itu diubah, jenis kampanye apa yang boleh di kampus? Kalau jenis kampanye terbuka itu enggak bisa, kalau debat itu masih memungkinkan,” kata Bagja kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/9).

Bagja menyatakan bahwa Bawaslu tidak dalam posisi untuk mengubah atau mengatur regulasi undang-undang terkait kampanye peserta pemilu di kampus. Pihaknya pun mempersilahkan pihak-pihak yang mengusulkan revisi undang-undang.

“Silakan kalau mau direvisi untuk hal itu. Oke-oke saja karena aturannya musti jelas, kalau itu dilakukan harus mengubah undang-undang, monggo,” ucapnya.

Bagja menegaskan kembali posisinya bahwa debat menjadi satu-satunya metode kampanye yang secara logis bisa dilakukan oleh peserta pemilu di kampus. “Kalau kampanye terbuka, teman-teman bisa bayangkan di kampus orang membuat selebaran dan sebagainya, itu jadi persoalan. Tapi kalau ada debat di kampus, itu tempatnya,” katanya.

Baca juga:  KSP Terus Kawal Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan

“Namun, sekarang ada larangan di dalam undang-undang. Oleh sebab itu, silakan revisi undang-undangnya, tapi metodenya hanya metode debat. Tidak ada metode lain. Enggak boleh ada pawai partai di kampus, bisa repot kita, bisa enggak belajar mahasiswa,” ujar Bagja.

Sejak Juli 2022, wacana tentang kampanye di lingkungan kampus oleh peserta Pemilu 2024 mengemuka setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan hal tersebut boleh dilakukan selama memenuhi sejumlah ketentuan. Pernyataan itu kemudian menuai pro dan kontra.

“Boleh saja. Mahasiswa pemilih, dosen pemilih. Kenapa kampanye di kampus tidak boleh? Mestinya boleh,” kata Hasyim usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, pada 19 Juli 2022. (ara/gih)

  • Bagikan