Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Harap Usulan Raperda Dilengkapi Naskah Akademik

RAMAI: Sejumlah pengemudi ojek daring menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD DIY, Gedongtengen, Yogyakarta, Senin (14/11/22). (ANTARA/JOGLO JOGJA)

KOTA, Joglo Jogja – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta berharap rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan diusulkan sudah dilengkapi dengan naskah akademik dan draft rancangan peraturannya. Saat ini terdapat 11 usulan rancangan peraturan daerah yang sudah dilengkapi dengan NA, baik dari usulan eksekutif maupun dari legislatif. Untuk ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah pada 2023.

“Agar pembahasan semakin cepat, efektif, dan efisien, maka rancangan peraturan daerah yang akan masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) setidaknya sudah dilengkapi dengan naskah akademik (NA),” kata Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, Senin (14/11/22).

Selamat Idulfitri 2024

Oleh karena itu, usulan raperda tersebut akan diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai propemperda tahun berikutnya. Dengan begitu, capaian kinerja lembaga legislatif tersebut tetap terpenuhi.

Baca juga:  Terus Merugi Karena Banjir, Petani Diajak Ikut Asuransi Tani

Produk hukum yang mendesak untuk dibahas awal tahun depan yaitu terkait retribusi dan pajak daerah. Karena sesuai dengan aturan baru, maka produk hukum terkait pajak dan retribusi harus menjadi satu kesatuan.

Propemperda pada 2023 sudah harus ditetapkan sebelum penetapan APBD. Selanjutnya dilakukan pembentukan panitia khusus untuk tiap raperda. Dengan pembahasan satu raperda, sudah bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Dalam penetapan Propemperda 2023, Bapemperda perlu menyesuaikan aturan baru. Yaitu harus diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, sehingga diharapkan prosesnya tidak memakan waktu lama. Selama ini, cukup dilakukan bersama Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

Baca juga:  Pemkot Yogyakarta Lakukan Berbagai Antisipasi Hadapi Pemudik

Tahun ini, DPRD Kota Yogyakarta menetapkan 15 raperda dalam propemperda, termasuk raperda terkait anggaran. Namun kemudian direvisi, sehingga hanya ada 14 raperda yang harus selesai dibahas tahun ini karena keterbatasan waktu pembahasan.

Dari 14 raperda tersebut, tiga di antaranya adalah produk hukum yang bersifat wajib terkait anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Empat produk hukum yang diinisiasi oleh lembaga legislatif dan sisanya inisiatif Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hingga saat ini sudah ada 10 raperda yang selesai dibahas. Sisanya masih dalam proses pembahasan yang seluruhnya ditargetkan sudah dapat diselesaikan akhir tahun. (ara/all/abd)