Urgensi Pendidikan Karakter dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Oleh: Dra. Sri Widyaningsih
Guru PPKn, SMA Negeri 1 Wanadadi Banjarnegara

PEMBANGUNAN karakter harus lah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, dengan mengubah paradigma dari manusia hanya sebagai sumber daya pembangunan, menjadi mindset manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh. Oleh karena itu, pendidikan yang diselenggarakan harus bisa membentuk manusia seutuhnya, yang memiliki karakteristik personal dan memahami dinamika lingkungan sosialnya.

Pada saat ini pendidikan di sekolah-sekolah masih memprioritaskan aspek pengetahuan dari pada aspek ketrampilan, termasuk nilai karakter. Padahal pendidikan di sekolah harus menerapkan konsep pendidikan karakter dalam kepribadian seorang pelajar. Terutama dalam proses belajar mengajar pada kurikulum baru, yaitu Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang lebih mengarah atau memberi kesempatan pada peserta didik lebih aktif dan bebas.

Mantan presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt, memiliki pemikiran yang menarik  terhadap adanya pendidikan karakter ini. Ia mengatakan, “mendidik seseorang tanpa mendidik karakternya adalah cara mendidik yang menyebabkan ancaman terhadap lingkungan masyarakat”. Artinya orang yang cerdas dan memiliki intelegensi yang tinggi, ketika memiliki moral dan karakter yang rendah, justru akan menyebabkan ancaman bagi lingkungan sekitarnya (Ruang Guru, Feb 5, 2021). Ketika tingkat moral dan karakter individu rendah, akan menyebabkan individu tersebut berbuat kerusakan.

Baca juga:  Guru Bangun Kepercayaan Diri pada Siswa Korban Bullying

Maka penerapan pendidikan karakter dalam lingkungan sekolah menjadi sorotan sekaligus dukungan dari masyarakat. Masyarakat dalam hal ini orang tua, berharap agar di sekolah dapat menumbuhkembangkan pendidikan karakter. Yakni untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, menghargai kebhinnekaan, bergotong royong, kreatif, demokrastis, mandiri dan bertanggungjawab.

Oleh karena itu, tugas seorang guru dalam membentuk karakter siswa bukanlah hal mudah dan cepat, tetapi memerlukan proses dan usaha terus menerus dan diikuti pembiasaan. Tentu saja, semua butuh dukungan banyak pihak, termasuk dari komite sekolah dan masyarakat. Sehingga sekolah tidak sekedar membuat rencana pelaksanaan pembelajara atau silabus, namun lebih dari itu, konsep nilai karakter terus diimplementasikan dalam setiap kegiatan belajar mengajar.

Baca juga:  Guru Bangun Kepercayaan Diri pada Siswa Korban Bullying

Demikian juga bagi guru, yang tidak sekadar memerintah, tetapi harus bisa memberikan contoh dan tindakan nyata yang bisa dipahami siswa dalam setiap kegiatan di sekolah. Guru adalah sosok yang harus bisa “digugu lan ditiru”, teladan bagi anak didiknya. Jadi alangkah baiknya jika guru menyiapkan dari awal pembelajaran ada penerapan nilai-nilai karakter dalam mapel yang diampunya. Selain itu, tentunya seorang guru dapat memasukkan nilai-nilai karakter ke dalam materi. Misal dalam kegiatan tugas kelompok, permainan kata berantai, dan lain-lain.

Demikian juga, penerapan nilai-nilai karakter tidak hanya dilakukan di dalam proses belajar mengajar saja tapi juga ketika berada di luar kelas. Misal ketika berada di kantin, pada jam istirahat, saat kegiatan beribadah di sekolah dengan menghargai keberagaman.

Baca juga:  Guru Bangun Kepercayaan Diri pada Siswa Korban Bullying

Kesimpulannya, sangat penting dilakukan pendidikan karakter dalam IKM. Di sini sebetulnya perubahan yang kita upayakan bersama. Bukan perubahan kurikulumnya, tapi lebih ke perubahan-perubahan pola pikir para pengampu dunia pendidikan.

Perubahan yang dimaksud adalah pentingnya membangun budaya belajar yang betul-betul berpihak kepada peserta didik. Kemudian memberi ruang kepada setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya sebagai manusia yang berpikir dan berkaraker. Selain itu, juga memiliki kecerdasan sosial seingga akan saling berkolaborasi. Inilah yang dihadirkan dalam Kurikulum Merdeka, sehingga secara nasional memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada satuan pendidikan untuk mengelolanya secara profesional dan proporsional. (*)