Jepara  

Jepara Masuk Zona Sedang Indeks Kerawanan Pemilu 2024

PAPARAN: Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko ketika menyampaikan kepada ormas, lembaga keagamaan, Polres, untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas melalui pengawasan partisipatif, di Hotel D'Season Selasa (20/12). (MUHAMMAD AGUNG PRAYOGA/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Tiga isu krusial disoal oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara. Hal tersebut, diprediksi goncang stabilitas Pemilihan Umum (Pemilu) di Tahun 2024. Namun, Bawaslu bakal meredam goncangan itu sedini mungkin.

Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko memaparkan, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024, Jepara diprediksi dengan situasi sedang. Namun, ia menilai, bukan berarti tidak ada masalah.

Masalah tersebut, mulai dari hoax, isu sara hingga money politic. Hal itu tidak luput dari radar Bawaslu. Ia menduga, ketiganya jadi indikator kuat menghitamkan jejak tahun politik ke depan. Meski demikian, pihaknya bakal mengantisipasi dengan mencegah agar tidak terjadi.

Baca juga:  Menuju Smart City, Diskominfo Jepara Ciptakan Aplikasi Samudra

“Pemilu seyogyanya berjalan baik. Oleh karena itu Bawaslu secata maksimal mencegah sedini mungkin agar hoax, sara dan money politic tidak terjadi,” papar Sujiantoko kepada Joglo Jateng, Selasa (20/12).

Menyoal Hoax, menurutnya, jadi problem karena media digital menyeruak sebagai kanal media massa. Karena banjir informasi, antara fakta dan hoax bias. Hilirnya, masyarakat hidup dalam kebiasan.

“Banjir informasi di kanal media, menjadikan jalur fakta terbiaskan oleh hoax. Ditambah, masyarakat tidak sepenuhnya melek akan literasi media. Sehingga, hoax diterima baik dan diperparah dengan sharing tanpa saring,” terangnya di Hotel D’Season

Baca juga:  Tingkatkan Kunjungan dan Pendapatan Daerah, Disparbud Jepara Gelar Pelatihan Digital untuk Pelaku Wisata

Kemudian, pihaknya menilai, politik dalam Pemilu bakal diwarnai dengan politik identitas maupun money politic. Menurutnya, kedua hal itu seolah menjelma sebagai tradisi. Namun, ia lakukan gerakan preventif dengan gandeng tokoh agama, masyarakat dan pegiat media.

“Politik identitas dan money politik sudah semestinya diberantas. Ini tidak baik untuk tatanan negara. Jika dibiarkan, selain mendominasi dengan kerugian pada negara juga tidak menyehatkan politik,” ujar dia. (cr2/fat)