KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini akan dimaksimalkan fungsi dan perannya menjadi partner kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah tingkat desa.
Bupati Kudus Hartopo ketika menghadiri Pembinaan BPD se-Kabupaten Kudus mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas BPD ini untuk mengoptimalkan tupoksinya. Mengingat BPD adalah partner kepala desa di dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
Untuk itu, Hartopo meminta sinergitas antara BPD dan kepala desa harus terjalin dengan harmonis. Sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkesinambungan.
“Harus terjalin harmonis sinergi antara BPD dan kepala desa. Semua demi berjalannya pembangunan desa yang berkesinambungan,” pesannya.
Menurut Hartopo, sebagai pejabat publik di tingkat desa, BPD dan kepala desa ibarat legislatif dan eksekutif dalam pemerintah daerah. Oleh karena itu, Hartopo berharap agar BPD mengetahui dan melaksanakan fungsinya dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Hal ini juga untuk membantu Kades dalam membangun desa.
“BPD ibarat DPR, harus dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat desa. Oleh karena itu, perlunya pengetahuan terkait regulasi desa agar dapat bersinergi dengan kades dalam pembangunan desa,” pintanya.
Selain menjalin sinergi baik dengan kepala desa, Hartopo juga mengimbau BPD dapat berkolaborasi dengan pihak terkait dalam lingkup pemerintah desa. “BPD juga harus kolaboratif, dapat menggandeng pihak terkait dalam lingkup pemerintah desa, seperti babinsa, babinkamtibmas, bidan desa, ataupun organisasi lainnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Adi Sadhono menjelaskan dalam Peningkatan Kapasitas BPD, Pemkab Kudus melalui Dinas PMD menjalin kerja sama dengan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah. Upaya ini untuk memberikan pembekalan bagi anggota BPD se-Kabupaten Kudus.
“Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk memberi pembekalan bagi BPD se-Kabupaten Kudus berupa penyampaian materi terkait keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, dan program BPJS TK,” jelasnya. (hms/fat)
