Sarung Batik Pekalongan Dapat Sertifikasi Geografis

TERIMA: Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid (kedua dari kanan) saat menerima Sertifikasi Geografis dari Kemenkumham atas Sarung Batik produk khas Kota Pekalongan di Aula Balai Kota Pekalongan, belum lama ini. (DOK. PRIBADI/JOGLO JATENG)

PEKALONGAN, Joglo Jateng – Kota batik di Pekalongan. Hal itu menjadi salah satu ungkapan yang sudah terkenal sejak dulu, karena memang Kota Pekalongan adalah kota penghasil batik terbaik yang sudah diakui dunia. Salah satunya yaitu Sarung Batik yang secara resmi mendapatkan Sertifikasi Geografis batik khas Kota Pekalongan dan merupakan kebanggaan masyarakat dari Kemenkumham RI di HUT ke-117.

Sertifikasi Indikasi Geografis ini langsung diterima Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid dari Kemenkumham pada acara Istighotsah HUT Kota Pekalongan ke-117 di aula Balai Kota Pekalongan, Sabtu (1/4). Dengan adanya hal tersebut, ia ingin memberikan semangat para pengrajin batik dalam memproduksi batik.

“Ini salah satu ciri khas Kota Pekalongan, dan saya kukuhkan untuk selanjutnya dikembangkan, diproduksi, serta dikenalkan ke masyarakat baik dalam maupun luar Kota Pekalongan. Sarung Batik Pekalongan merupakan gabungan dari berbagai macam jenis corak batik Pekalongan yang dijadikan satu menjadi sebuah sarung,” ujarnya.

Penggabungan corak tersebut berasal sari beberapa ragam jenis corak khas Pekalongan, yaitu motif Buketan, Parang, dan Jlamprang. Di mana penganugerahan Sertifikasi Geografis merupakan pengakuan resmi dan perlindungan hukum oleh negara atas produk kekayaan khas daerah.

Oleh sebab itu, di momentum HUT ke-117 ini, dirinya merasa sertifikasi tersebut menjadi kado yang sangat penting untuk Kota Pekalongan. Salah satunya agar menjadi semangat untuk para pengrajin dalam memproduksi batik yang merupakan kebanggaan masyarakat Kota Pekalongan.

“Batik ini sudah melekat sejak dahulu di Pekalongan, bahkan mendarah daging di setiap diri kita. Jadi ayo majukan industri batik dengan pemberian anugerah Sertifikasi Geografis oleh Kemenkumham agar tidak diklaim oleh negara atau daerah lain. Walaupun kita masih dihadapkan pada masalah pengolahan limbah, dan itu harus menjadi perhatian bersama dalam penanganannya,” ucapnya. (fan/abd)