Bupati Sleman: Pemanfaatan Tanah Kas Desa Harus sesuai Pergub

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo
PAPARAN: Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo saat memberikan arahan pada kegiatan sosialisasi pemanfaatan tanah desa/kelurahan di aula lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Kamis (25/5). (ISTIMEWA/ JOGLO JOGJA)

SLEMAN, Joglo Jogja – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menggelar sosialisasi pemanfaatan tanah desa/kelurahan bagi lurah di daerah, pada Kamis (25/5). Hal itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan tanah kas desa (TKD).

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan, pemanfaatan tanah desa/kelurahan telah diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Sesuai aturan itu, meskipun kelurahan memiliki hak untuk memanfaatkan, namun harus tunduk dan menaati ketentuan yang tertulis.

“Sedangkan dalam hal pemanfaatan TKD oleh pihak ketiga, sewa menyewa harus dilakukan dengan kententuan sesuai Pergub itu. Baik perizinannya maupun peruntukannya. Jangan sampai ada yang tidak berizin. Apalagi ketidaksesuaian antara izin dan peruntukan di lapangan,” terangnya di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman.

Baca juga:  Peserta Seleksi Carik Tamanan Bantul Ajukan Nota Keberatan, Kalurahan Lepas Tangan

Kustini juga meminta lurah, pamong, dan panewu untuk ikut proaktif. Selain itu, juga harus bekerja sama dengan pemkab dan provinsi dalam hal pengawasan tanah desa.

“Baik itu terkait perizinannya maupun peruntukannya, terutama yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga,” tegasnya.

Disisi lain, Kepala Biro Hukum DIY Adi Bayu Kristanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di wilayah tersebut. Hal itu sudah sesuai dengan arahan Gubernur DIY guna mengawasi Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Baca juga:  PDIP Putuskan tidak Jadi Oposisi

“Pengawasan Pergub 34 itu dilakukan Kasultanan Yogyakarta, dinas di pemerintahan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan desa,” katanya.

Ia menegaskan, sesuai dengan sejumlah regulasi yang ada, TKD tidak bisa dimanfaatkan untuk membangun perumahan. Maka ia meminta kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan TKD, serta memastikan adanya izin sebelum memanfaatkan TKD.

Sementara itu, Pengageng Kawedanan Ageng Panitikismo Keraton Yogyakarta KRT Suryo Satriyanto mengatakan, pengawas yang terdiri atas pemantauan dan penertiban dilakukan kasultanan. Namun, pada implementasinya tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta kelurahan.

Baca juga:  SMPN 2 Jetis Gelar Acara Kelulusan, 155 Siswa Lulus

“Sesuai pergub tersebut pengawasan dilakukan minimal satu bulan sekali,” tambahnya.

Sosialisasi melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Sekda Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), Dinas PMK dan camat di wilayag Bumi Sembada. Turut dihadirkan sejumlah narasumber dari Biro Hukum DIY, Disprtaru DIY, Satpol PP DIY, dan Pengageng Kawedanan Ageng Panitikisma Keraton Yogyakarta. (cr5/mg4)