Oleh: Muhammad Farkhan Ghifari
Mahasiswa S1 Hubungan International
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
DALAM ruang lingkup masyarakat saat ini, pemikiran politik Islam dan pluralisme agama menjadi dua hal yang berkesinambungan. Interaksi antara pemikiran politik Islam dan pluralisme agama dapat menimbulkan perpecahan dan perdamaian.
Penulis mencoba menyajikan gagasan ini dengan tujuan merespons potensi perpecahan dan perdamaian yang mungkin muncul di dalam masyarakat akibat adanya pemikiran politik Islam dan pluralisme agama. Pemikiran politik Islam dapat tertuju kepada cara menafsirkan, memikirkannya, dan ajaran Islam yang diterapkan dalam konteks politik.
Sedangkan, Pluralisme agama adalah konsep yang menganggap keberagaman keyakinan agama dalam suatu masyarakat. Hubungan antara pemikiran politik Islam dan pluralisme agama sering kali kompleks dan kontroversial.
Beberapa ahli Islam menolak pluralisme agama dengan meyakini jika Islam sebagai hanya satu-satunya agama yang benar dan mewajibkan implementasi syariah secara umum. Dalam melihat hubungan antara pemikiran politik Islam dan pluralisme agama, ada berbagai tinjauan pustaka yang berkaitan.
Para ahli telah membuahkan karya-karyanya yang mendalam dalam memahami kompleksitas ini. Hal ini sudah banyak terlihat di buku “Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a” karya Abdullahi Ahmed An-Na’im. Buku ini membahas mengenai perlunya pemisahan antara agama dan negara dalam konteks pemikiran politik Islam. Abdullahi Ahmed juga menyoroti bahwa hal ini tidak bertentangan dengan landasan aturan Islam. Namun sebaliknya, dapat sebagai tempat untuk hidup rukun dalam ruang lingkup beragama di tengah masyarakat yang pluralistik.
Dalam pertemuan antara pemikiran politik Islam dan pluralisme agama, terdapat potensi konflik yang mungkin timbul. Konflik ini dapat dipengaruhi oleh dari perbedaan pandangan, penafsiran, dan pendekatan terhadap agama dalam konteks politik.
Penting untuk diakui jika potensi konflik ini tidak berlaku secara umum, dan ada ahli Islam yang menganjurkan untuk melakukan pendekatan secara inklusif dan mengakui adanya pluralisme agama. Namun, pandangan tentang potensi konflik ini membantu kita mengenali tantangan yang mungkin dihadapi dalam berinteraksi terhadap pemikiran politik Islam dan pluralisme agama, serta berupaya dengan cara meminimalkan ketegangan dan mempromosikan kerukunan.
Meskipun terdapat potensi konflik, hubungan antara pemikiran politik Islam dan pluralisme agama juga memiliki potensi untuk menciptakan kerukunan. Dalam konteks mempromosikan dialog, pemahaman, dan keterbukaan ada beberapa hal yang berpotensi menimbulkan kerukunan antara pemikiran politik Islam dan pluralisme agama. Sangat penting untuk dicatat bahwa potensi kerukunan dapat bergantung kepada kesediaan pihak-pihak terlibat didalamnya untuk melakukan diskusi dan menghormati pandangan dari agama yang berbeda.
Indonesia memiliki catatan sejarah panjang dalam membangun sebuah kerukunan antara pemikiran politik Islam dan pluralisme agama. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia menghadapi rintangan dan peluang dalam mengikat nilai-nilai Islam dengan landasan aturan pluralisme agama.
Studi kasus Indonesia memberikan bukti bahwa terdapat potensi konflik antara pemikiran politik Islam dan pluralisme agama. Kerukunan dapat terjadi melalui pendekatan inklusif, dialog antaragama, dan pengakuan terhadap pluralisme agama. Melalui penggabungan nilai-nilai Islam yang inklusif dengan landasan aturan pluralisme agama, Indonesia telah berhasil membangun kerukunan di antara umat beragama. Kehidupan beragama di Indonesia ini dapat menjadi inspirasi dan panutan bagi negara-negara lain dalam menghadapi tantangan serupa.
Dalam masyarakat multikultural, terdapat banyak individu yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Namun, mereka tetap membangun sebuah kerukunan demi menciptakan tatanan kehidupan yang harmoni dan stabilitas.
Membangun kerukunan dalam masyarakat mulitkultural membutuhkan upaya yang signifikan dari semua pihak. Dengan meningkatkan kesadaran, mendorong dialog, membangun kemitraan, menerapkan kebijakan inklusif, dan menumbuhkan rasa kepedulian sesama dapat mencipatkan hal yang positif untuk masa depan bangsa. (*)
