JEPARA, Joglo Jateng – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (LPP APBD) digelar, Rabu (21/6).
Sidang Paripurna dipimpin oleh Plt.Ketua DPRD H.Masykuri beserta para wakil ketua Drs.H.junarso, H.Pratikno, Plt Wakil Ketua H Nur Hamid, dari eksekutif yang diwakili oleh Plh.Sekretaris Daerah (Sekda) Ratib Zaini, dan juga dihadiri Organisasi Perangkat Daerah serta sekretaris DPRD Deni Hendarko.
Dalam sambutannya Plh. Sekretaris Daerah Ratib Zaini menyampaikan bahwa pendapatan daerah, terealisasi sebesar Rp 2,33 triliun, atau 97,86% dari target sebesar Rp 2,38 triliun. Pendapatan daerah terdiri dari, pendapatan asli daerah (PAD), terealisasi sebesar Rp 427,52 miliar atau 98,76% dari target sebesar Rp 432,90 miliar.
Pendapatan transfer, terealisasi sebesar Rp 1,90 triliun atau 98,00% dari target sebesar Rp1,94 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah, terealisasi sebesar Rp 2,55 miliar atau 27,38% dari target sebesar Rp 9,3 miliar.
Belanja daerah, terealisasi sebesar Rp 2,43 triliun atau 92,65% dari target sebesar Rp 2,62 triliun. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, terealisasi sebesar Rp 1,79 triliun atau 1,04% dari target sebesar Rp1,96 triliun.
Menanggapi penyampaian pengantar LPP APBD TA 2023 tersebut, Agus Sutisna dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan dalam pandangan umumnya, agar pemerintah terus memacu sektor pendapatan baik secara intensifikasi dan juga ekstensifikasi. Apabila sektor pendapatan bisa terpenuhi sesuai target, sehingga seluruh rencana belanja yang sudah dituangkan dalam RAPBD 2023 bisa terealisasikan.
Sementara Arofik dari Fraksi DKBH (Partai Demokrat, PKS, Partai Berkarya dan Partai Hanura) dalam penyampaian pandangan umumnya menyayangkan tidak hadirnya Pj. Bupati dan Sekda sehingga hanya diwakilkan kepada Plh. Sekda yaitu Ratib Zaini, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupatrn Jepara.
Pandangan umum ditutup oleh Nur Hidayat dan Ahmad Faozy dari Partai Nasdem dan Golkar, serta Mushlih dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyinggung permasalahan stunting dan meminta Pj. Bupati untuk merealisasikan penanganan sesuai target dengan meningkatkan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jepara sesuai seperti yang sering disampaikan oleh Pj. Bupati dalam berbagai kesempatan. (*/gih)
