Ombudsman Selesaikan Aduan PPDB

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Siti Farida
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Siti Farida. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Menjelang tahun ajaran baru yang akan segera dimulai pada 17 Juli 2023 mendatang, Ombudsman RI Jawa Tengah mengaku sudah menyelesaikan kasus aduan penerima peserta didik baru (PPDB) yang diterima. Adapun selama dibukanya posko aduan PPDB sejak 15 Mei lalu sebanyak 50 aduan telah diterima.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jateng, Siti Farida mengatakan, semua aduan yang diterima oleh pihaknya sudah dalam tahap penyelesaian. Hanya sekitar 8 kasus yang masih dalam proses penanganan.

“Kalau dari segi jumlah ya memang kemarin pertanggal 27 Juni kami sudah rilis sekitar 46 aduan, tapi dengan seiring berjalannya waktu kesini ada tambahan jadi mungkin angkanya berkisar 50 atau lebih sedikit. Dari jumlah aduan tersebut mayoritas itu sudah terselesaikan, karena sampai saat ini tinggal 8 aduan, dan semoga bisa berkurang karena perhari ini kan ada tindak lanjut,” ungkapnya saat dihubungi, Senin (10/7/23).

Baca juga:  Hendi Ambil Formulir Pendaftaran Gubernur

Farida menyebut, untuk beberapa kasus yang masih dalam proses penanganan ini memang membutuhkan effort yang lebih. Mengingat tahapan-tahapan PPDB yang sudah selesai. Sehingga ada kendala pada sistem yang sudah ditutup.

Oleh karena itu, pihaknya menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan solusi-solusi bagi calon peserta didik (CPD) yang hingga saat ini belum mendapatkan kepastian bersekolah. Salah satunya dengan pendekatan persuasfif, baik ke pihak sekolah dan dinas pendidikan juga kepada orang tua.

“Dalam artian dari CPD atau orang tua kalau memang sekolah yang dituju sudah penuh ya mau tidak mau harus ada solusi lain, apakah itu di sekolah lain yang jaraknya lebih jauh atau harus di swasta tentu dengan solusi-solusi yang kita siapkan. Karena memang kita memahami bersama ya bahwa untuk kuota di SMA dan SMK Negeri itukan terbatas tidak semuanya bisa diakomodasi,” jelasnya.

Baca juga:  Pemkot Semarang Siap Dukung Kebutuhan Keamanan Pilkada

Lebih lanjut, Ombudsman Jateng mengeklaim bakal terus berupaya mengawal dan membantu anak-anak usia sekolah di Jateng bisa bersekolah. Meski berbagai kendala yang dialami khusunya pada tahap koordinasi antar stakeholder.

“Dibutuhkannya koordinasi baik koordinasi horizontal antar dinas pendidikan dan dinas sosial dan vertikal dalam hal ini Pemrov Jateng,  pemkot dan pemkab hingga kelurahan. Harapannya nanti data yang digunakan untuk PPDB tingkat validitasnya sudah sama-sama dipahami oleh pemerintah dari tingkat bawah hingga tingkat tertinggi,” paparnya.

Jika memang masih ada kendala paska ajaran baru dimulai Ombudsman Jateng akan ada tetap melakukan proses penanganan berikutnya. Karena setiap laporan dari masyarakat akan dilanjutkan prosesnya sesuai SOP yang ada di Ombudsman.

Baca juga:  60 Ribu Koleksi Museum Ranggawarsita akan Didigitalisasi

“Kalau membukaan aduan secara resmi kita tidak pernah menolak aduan. Dalam artian aduan perihal PPDB kita kan terikat dengan tahapan, sehingga kalau aduan masuknya sekarang penanganannya tidak secepat kemarin dan masuk penaganan reguler,” katanya. (luk/gih)