Angka Kemiskinan Turun, Dinsos Jateng Ungkap Strateginya

Plt Kepala Dinsos Jateng, Tegoch Hadi Noegroho
Plt Kepala Dinsos Jateng, Tegoch Hadi Noegroho. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat jumlah penduduk miskin di Jateng menurun. Pada Maret 2023 tercatat 3,79 juta orang penduduk miskin. Secara presentase, jumlah ini mengalami penurunan menjadi 10,77 persen atau turun 0,21 persen bila dibanding September 2022, yang mencapai 10,98 persen atau 3,86 juta orang.

Bukan hal mudah untuk menurunkan jumlah kemiskinan ini. Pemerintah Provinsi Jateng melalui dinas sosial memiliki beberapa strategi untuk mempecepat penurunan kemiskinan di wilayah ini.

“Program mengentaskan kemiskinan ini tentu kita kejakan secara kroyokan, tapi untuk dinas sosial penanganan kemiskinan ada tiga hal, pertama mengurangi beban pengeluaran, kedua meningkatkan pendapatan, yang ketiga pengelolaan tata kelola kelembagaan,” kata Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jateng Tegoch Hadi Noegroho saat ditemui di kantornya, Rabu (9/8/23).

Baca juga:  Pemprov Jateng Raih Penghargaan GDPK Award 2024, Bukti Komitmen Bangun SDM Unggul

Adapun strategis itu dilakukan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh pihak dinas sosial. Yakni desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4. Sehingga segala bentuk bantuan atau program diterima tepat sasaran. Sebagai contoh program yang diberikan adalah Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang merupakan program dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

“Kegiatan penanganan kemiskinan memang posisinya bagi non produktif, ini programnya Bapak Gubernur dengan diberi bantuan KJS. Kalau sudah non-produktifkan yang paling pas yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran dan hanya diberi bantuan yang sifatnya charity,” ujarnya.

Baca juga:  Pemprov Jateng Petakan Kerawanan Pilkada 2024

Kemudian, lanjut Tegoch, pihaknya juga memfasilitasi kegiatan kelompok usaha bersama bagi masyarakat yang sudah mendapat bantuan dan masih dalam usia produktif. Dengan satu tujuan yang sama yakni mau berkembang dan berdaya untuk kehidupan yang lebih baik.

“Yang produktif kami punya kegiatan kelompokm usaha bersama, jadi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, kami kelompokkan tapi dengan satu tujuan mau maju bersama. Kita beri bantuan pemberdayaan sesuai dengan bakat minat masing-masing,” paparnya.

Lebih lanjut, strategi terakhir yang digunakan yakni dengan pengelolaan panti pelayanan sosial (PPS) milik Pemprov Jateng. Pihaknya menyebut ada sekitar 50 PPS yang tersebar di Jateng. Panti inilah yang digunakan bagi wadah merehabilitas pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) hingga orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

Baca juga:  Mahasiswa KKN Posko 11 UIN Walisongo Ikut Turut Ikut Serta Dalam Kegiatan Posyandu Di Desa Kandri

“Kita bicara tentang mengurangi beban pengeluaran, lha terus yang tidak punya rumah, tidak punya siapa-siapa, terlantar dijalan, siapa yang menangani? itukan juga beban pemerintah juga. Oleh karena itu, kita bawa ke panti sesuai kemampuan kita, kalau ODGJ ya ada panti ODGJ , kalau lansia ya dipanti lansia. Nah jadi itu semua adalah program dan kegiatan untuk pengurangan kemiskinan, dan saya pastikan kalau yang terlantar dan masuk di panti, statusnya sudah tidak miskin lagi karna mereka sudah berkucukapan sesuai standar,” tandasnya. (luk/gih)