Kader FKK Keluhkan Adanya Pungli oleh Oknum Lurah

FAKTA: Bukti kwitansi dari salah satu kader FKK sekaligus kader penggerak PKK di Tawangmas terkait pungli dari seorang lurah di Kecamatan Semarang Barat, belum lama ini. (ISTIMEWA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Belum lama ini, salah satu kader dari Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) sekaligus  kader penggerak PKK di Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, berinisial E mengeluh adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan seorang oknum lurah. Pada akhir Desember 2022 dan awal tahun 2023 ia mengaku bahwa oknum lurah berinisial R mulai meminta kompensasi lantaran oknum lurah sudah membantu pencairan surat pertanggungjawaban (SPj) kegiatan FKK dan PKK.

“Di tanggal Desember 2022, oknum lurah R meminta dua kali dengan masing-masing nominal sebanyak Rp 200 ribu,” ucap E saat dikonfirmasi Joglo Jateng, belum lama ini.

Ia menambahkan, seorang oknum lurah di Semarang Barat, berinisial R sempat meminta kompensasi dengan total sebanyak Rp 1,4 juta melalui via WhatsApp. Kemudian, pada awal tahun 2023, oknum lurah itu meminta kompensasi untuk yang kedua kalinya dengan senilai Rp 1 juta dengan alasan yang sama. Yakni membantu menandatangani SPj pencairan kegiatan FKK selama tahun 2022.

“Untuk permintaan awal Januari 2023, dia bilang awal tahun kan belum ada anggaran, (jadi, Red.) dia minta uang untuk kas kelurahan,” katanya.

Dirinya mengaku, dalam proses tindakan itu sempat terjadi tawar menawar harga antara R dan E melalui via WhatsApp dengan nominal awal Rp 400. Namun, R merasa keberatan lantaran menurutnya bantuan yang ia lakukan tidak sepadan dengan jumlah yang diberikan.

“Laahh kok 400…mbok sejuta sisaan too yooo….Mosok FKK duwekke akih (uangnya banyak) lho 50 jt,” tulis Lurah R dalam chatnya kepada E.

Menanggapi hal itu, Lurah R membantah tuduhan ia meminta pungli kepada kader FKK. Justru ia menegaskan kepada kader FKK lantaran adanya dugaan menyalahgunakan anggaran keuangan honor untuk anggota FKK.

“Tidak benar itu. Ini saya sama teman-teman (temuan), ternyata dia sendiri yang menyalahgunakan keuangan. Dari teman-teman tim (FKK) tidak berani (meminta) hanya dijanjikan saja. Akhirnya honornya saya yang meminta, terus saya kasihkan ke anggotanya,” tuturnya.

Kemudian, terkait dengan nominal uang kompensasi sebesar Rp 200 ribu, dirinya menjelaskan bahwa setiap lembaga ditarik dana sebesar Rp 200 ribu untuk membantu alat tulis kantor. Lantaran anggaran kelurahan belum cair.

“Kalau uang Rp 200 ribu itu kan setiap kelembagaan membantu kita di awal tahun karena kita untuk alat tulis kantor, karena anggaran belum cair,” ujarnya.

Lalu, dengan penarikan kompensasi senilai Rp 1 juta, ia menuturkan, nominal itu guna membantu kader-kader FKK yang diajak keliling setiap minggunya, dengan syarat tidak diberikan honor. Padahal, anggaran untuk transportasi kader FKK itu sudah disediakan. Namun justru, E diduga menyalahgunakan anggaran tersebut.

“Saya sedang menyiapkan bukti bukti karena saya tidak merasa pernah memakai uang itu. Uang satu juta, saya berikan kepada kader FKK. Karena kader FKK yang diajak keliling setiap Minggu, tidak pernah dikasih honornya bahkan SPj-nya selalu didempul,” ungkapnya. (cr7/mg4)