Meriahkan HUT RI, Pemkab Pemalang Adakan Lomba Kadarkum

MERIAH: Para peserta Kadarkum kecamatan saat menyanyikan yel-yel semangat mereka di depan dewan juri dan peserta lain saat Lomba Kadarkum 2023 di Pendopo Kabupaten Pemalang, Kamis (10/8/23). (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Ratusan peserta dari perwakilan desa dan kecamatan di Kabupaten Pemalang mengikuti lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Pendopo Kabupaten Pemalang, Kamis (10/8). Lomba tersebut digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 di Kabupaten Pemalang sekaligus sosialisasi di lingkungan masyarakat agar paham dan sadar akan aturan serta hukum.

Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan, dirinya merasakan semangat para peserta dari perwakilan desa dan kecamatan yang mengikuti lomba Kadarkum ini, sehingga kesadaran akan hukum di tingkat keluarga dapat terbentuk. Dengan begitu, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran di masyarakat.

Baca juga:  12 Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN

“Saya sangat bangga melihat antusiasme peserta dari seluruh desa dan kecamatan ini, dari menjawab pertanyaan hingga yel-yelnya begitu terasa semangatnya. Ke depan, seluruh peserta bisa menjadi kader di lingkungan mereka, terutama paling kecil di keluarga untuk menyosialisasikan peraturan dan hukum, agar tingkat pelanggaran di masyarakat bisa terus ditekan,” terangnya.

Dirinya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim penggerak PKK Kabupaten Pemalang yang telah memberikan pendamping dan pembelajaran tentang Kadarkum di tingkat desa juga kecamatan. Sebab dari hal tersebut, para peserta bisa mengikuti lomba Kadarkum Kabupaten dan menguasai lima materi aturan yang diujikan.

Baca juga:  Terkendala Tender, Penyerapan APBD Pemalang 2024 Belum Maksimal

Sementara itu, Plt Kepala Bagian Hukum Setda Pemalang Eko Adi Santoso menuturkan, ada lima materi yang menjadi tema untuk perlombaan Kadarkum ini. Yaitu UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Tujuan utamanya jelas, kita ingin meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, dan lima materi itu merupakan sebagian kecil undang-undang yang harus dipahami oleh masyarakat. Dengan peserta kelompok Kadarkum PPK kecamatan se-Kabupaten Pemalang,” tuturnya. (fan/abd)