Kesbangpol Jateng Siapkan Upaya Pemilu 2024 Berjalan Damai

Kepala Kesbangpol Jawa Tengah, Haerudin
Kepala Kesbangpol Jawa Tengah, Haerudin. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah berupaya mengatur strategi agar pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang berjalan damai. Upaya pendekatan pada masyarakat pun dilakukan.

Kepala Kesbangpol Jawa Tengah Haerudin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu dijaga.

Pertama, menjaga kondusivitas wilayah. Yakni dengan melakukan deteksi dini yang melibatkan sejumlah elemen. Hal ini merupakan bagian dari mitigasi konflik agar ajang Pemilu 2024 berjalan aman, damai, dan tanpa gangguan.

Baca juga:  100 Takmir Masjid Dilatih Jadi Fasilitator Pencegahan KDRT

“Kalau bisa jangan terjadi gangguan keamanan, kita sudah deteksi dini dari awal. Misal ada isu-isu apa yang bisa mengganggu kalau bisa ini kita hentikan jangan sampai terjadi,” kata Haerudin saat ditemui di kantornya, belum lama ini.

Selanjutnya adalah menjaga toleransi dan kerukunan masyarakat di tengah perbedaan. Apabila tidak diantisipasi maka bisa berpotensi akan menimbulkan gesekan. Kesabangpol Jateng juga mendorong peserta Pemilu dan masyarakat untuk memperhatikan etika dan budaya politik. Misalnya tidak menggunakan kampanye hitam.

“Boleh berpolitik tapi harus didampingi dengan etika. Tidak cukup dengan aturan hukum.  Etika dan politik itu harus sejalan. Misalnya kata-kata kasar itu kan agak susah  kalau dijerat secara hukum, tetapi secara etika budaya moral itu tidak pas,” imbuhnya.

Baca juga:  Wali Kota Semarang Ingatkan Aliran Air BKT Bisa makin Deras

Terakhir, Kesbangpol mengimbau pada masyarakat untuk mewaspadi munculnya politik identitas dan isu SARA, terutama ketika memasuki tahapan kampanye. Meski berbeda pendapat, warga harus saling menghormati pilihan satu sama lain.

“Berbeda pilihan politik itu biasa, yang perlu kita jaga jangan membawa politik identitas yang berbasis SARA dalam kampanye. Karena identitas berbasis SARA ini riskan, rawan (menimbulkan konflik),” tandasnya. (luk/gih)