Jepara  

APBD 2023 Alami Perubahan, Gus Haiz: Beragam Aspek Jadi Pertimbangan

SEPAKAT: Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta dan Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif saat rapat paripurna perubahan anggaran APBD 2023, Rabu (23/8). (MUHAMMAD AGUNG PRAYOGA/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 Kabupaten Jepara resmi alami perubahan. Hal tersebut, disebabkan ketidaktercapaian target pendapatan dan defisit.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Haizul Maarif mengatakan, melalui laporan Badan Anggaran (Banggar), pada Tahun ini APBD Kabupaten Jepara mengalami perubahan pada beberapa aspek.

“Mulai dari defisit sampai ketidaktercapaian target pendapatan jadi faktor perubahan. Sehingga, APBD TA 2023 pada beberapa aspek juga mengalami perombakan yang tidak terlalu signifikan,” papar Gus Haiz sapaannya, kepada Joglo Jateng, Rabu (23/8) siang.

Baca juga:  Bawaslu Jepara Ajak Aparatur Pemerintah dan Satlinmas Menjaga Netralitas dan Bangun Sinergisitas

Angka APBD TA 2023 di Jepara sendiri, yang pendapatan semula Rp 2.390.256.969.000 kini berubah menjadi Rp 2.364.531.973.458. Artinya, anggaran berkurang sebesar Rp 25.724.995.542.

Kemudian, di sektor belanja, awalnya dianggarkan sebesar Rp 2.517.279.665.000, sekarang turun sebanyak Rp 12.432.061.083. Dari angka tersebut, hasilnya adalah Rp 2.504.847.603.917.

Selain itu, Gus Haiz beserta anggota dewan lain juga menyampaikan 17 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, yang bertujuan mendukung keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD TA 2023 ini.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan, Rancangan Perubahan APBD setidaknya memiliki empat tujuan. Pertama, mengakomodasi perubahan asumsi akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Baca juga:  KPU Jepara Pastikan Proses Coklit Tuntas di Pekan ketiga

Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.

Ketiga, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Keempat, mengakomodasi apabila terjadi keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

“Perubahan ini hanyalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga masih ada aspirasi-aspirasi masyarakat yang masih belum dapat terakomodir. Ihwal saran anggota DPRD, akan kami perhatikan dan tindaklanjuti secara optimal sebagaimana regulasi,” pungkas Edy. (cr2/gih)