Tingkatkan Kepatuhan Penyelenggara Komunikasi

DISKUSI: Dirjen PPI Kemenkominfo RI bersama APII melakukan FGD di Hotel Tentrem Yogyakarta, Rabu (23/8/23). (RIZKY ADRI KURNIADHANI/JOGLO JOGJA)

KOTA, Joglo Jogja – Direktorat Jenderal Penyelengaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia (RI) bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APII) melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Tentrem Yogyakarta, Rabu (23/8/23). Kegiatan itu dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang patuh ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan pemberantasan judi online.

Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto mengatakan, FGD dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara komunikasi terhadap ketentuan penyelenggaraan. Forum ini membicarakan perbaikan dan penyempurnaan jalannya peraturan.

“Hal-hal yang perlu kita benahi seperti arahan bapak Menteri Kominfo adalah melakukan pemberantasan judi online. Kemarin beredar di media sosial bahwa selebgram ditangkap karena mengiklankan judi online. Sehingga, (FGD, Red.) ini merupakan gebrakan yang sangat luar biasa oleh penegak hukum dari Bareskrim Polri, dan ini sangat didukung oleh Bapak Menteri Kominfo,” ungkap Wayan.

Baca juga:  Gerebek Sampah dan Deklarasi Organikkan Jogja: Upaya DLH Yogyakarta Tekan Permasalahan Sampah

Kemudian, ia menyebut, sejak terbitnya Peraturan Mentri (PM) Kominfo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Jasa Telekomunikasi, penyelenggara boleh melakukan penjualan jasa kembali kepada masyarakat. Namun billing-nya tetap atas nama internet service proveder (ISP) asal ia menjual.

Meski begitu, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakpatuhan dalam kegiatan tersebut. Sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di masyarakat.

“Sehingga perlu melakukan forum untuk mencari solusi bagaimana implementasi yang baik dan tidak melanggar ketentuan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, para reseller penyelengaraan layanan Telkomsel (Indihome) boleh membangun infrastrukturnya untuk berjualan. Namun billing-nya menggunakan ISP yang bersangkutan bukan atas nama diri sendri.

Baca juga:  Pelatihan Digital Branding Tingkatkan Daya Tarik Wisata

RT RW Net juga sama. Mereka boleh berlanganan ISP dan melakukan share kepada tetangga dengan lingkup terbatas namun tidak boleh berjualan. Misalnya mereka berlangganan dengan harga Rp 1 juta perbulan, mereka memungut rata kepada tetanganya untuk mendapatkan uang tersebut yang nantinya dibayarkan kepada penyelengara ISP.

“Namun yang selama ini terjadi mereka berlangganan untuk menjualnya (kembali, Red.). Padahal dalam undang-undang mencari bisnis komunikasi tanpa izin itu ilegal. Maka penting sekali acara FGD ini untuk dibicarakan,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, semua pihak terkait dapat andil dalam ketertiban penyelengaraan telekomunikasi. Sehingga dapat berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara membawa Indonesia menjadi yang bermartabat dan dapat bersaing secara global.

Baca juga:  Manfaatkan Danais untuk Rehabilitasi Mangrove dan Wisata

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta Ignatius Tri Hastono menambahkan, perangkat telekomunikasi di daerah adalah hal yang sering didengar dan diketahui. Tetapi kurang dipahami oleh beberapa pihak.

“Apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke era 5G. Bagaimana kemudian potensi yang kita peroleh sebagai dampak perkembangan teknologi tersebut akan sangat erat kaitannya dengan infrastruktur fisik,” demikian kata dia. (riz/mg4)