Proyek Gotong Royong pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka

Oleh: Sri Mulyani, S.Pd., M.A.
Guru PPKn SMA Negeri 1 Comal, Kab. Pemalang

KEBERADAAN tradisi gotong royong dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai warisan masa lalu merupakan sebuah kearifan lokal yang perlu dikembangkan dalam kehidupan generasi masa kini. Nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan untuk menggerakan solidaritas sosial agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan jaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat. Seperti bencana alam, konflik sosial maupun politik.

Gotong royong merupakan tradisi warga saling membantu dalam berbagai bidang kegiatan sosial. Baik yang didasarkan pada hubungan praktis berbasis kinerja antara kerabat dan tetangga ataupun kegiatan gotong royong lainnya (Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo, 2002).

Dalam konteks pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan, Kemendikbud Ristek mengusung Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang merupakan program untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar. Salah satu kompetensi dalam kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) kelas X adalah peserta didik memiliki pengetahuan tentang makna gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

PPKn secara kurikuler harus dapat berfungsi menjadi wahana psikologis-pedagogis utama dalam mengembangkan dan membentuk warga negara yang diinginkan. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan diberikan dan dikembangkan sebagai pranata atau tatanan secara sosio-pedagogis yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kualitas pribadi peserta didik untuk mewujudkan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab (Zulfikar, et all, 2021).

Pendidikan kewarga-negaraan merupakan salah satu pilar pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Artinya, pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik (good citizen) dan smart citizen (warga negara yang cerdas) guna menghadapi perkembangan dunia di era persaingan (Muhammad, 2021).

Berkaitan dengan penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran  PPKn di SMA Negeri 1 Comal, penerapan kurikulum merdeka salah satu tataran praksisnya, difokuskan pada kegiatan akademik atau pembelajaran. Tentu perlu dianalisis dan dielaborasikan melalui pendekatan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga meminimalisir terjadinya ketimpangan antara cita-cita dan realitas.

Idealnya, substansi pembelajaran dalam kebijakan kurikulum merdeka perlu merepresentasikan semangat dan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Sebagai kajian yang komprehensif, PPKn berkompeten dalam melaksanakan evaluasi kebijakan publik. Khususnya pada tataran mengakomodir partisipasi serta memberikan ruang agar menumbuhkan tanggung jawab publik (Shabrina, 2016).

Perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia berkembang secara dinamis ini pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan serta visi-misi dari pemerintah yang mempengaruhi pembentukan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekuatan yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan mata pelajaran PPKn. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan. (*)