Kudus  

Rangka Motor Mudah Patah, Pemerintah Diminta Terapkan Standar Produk

Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Tengah, Abdun Mufid
Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Tengah, Abdun Mufid. (HUMAS/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Beberapa waktu yang lalu banyak kejadian rangka motor eSAF dari salah satu produsen yang disebut mudah patah maupun karatan. Untuk itu, Pemerintah Pusat diminta harus menerapkan standard yang jelas. Terutama, pada bahan dan design produk kendaraan yang berkaitan dengan keselamatan konsumen.

Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Tengah, Abdun Mufid menyampaikan, sampai saat ini belum ada yang mengadukan atau melaporkan terkait kejadian tersebut. Namun, bisa juga para konsumen khususnya di Jateng langsung melaporkannya ke point pelayanan perusahaan tersebut.

Baca juga:  Pencari Loker Pilah-pilih Sebabkan Pengangguran Bertambah

Mufid  menambahkan, jika mengacu pada UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa mereka punya hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan produk yang dibelinya. Lalu, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur.

“Mengingat, konsumen berhak atas ganti rugi, kompensasi atau penggantian jika dirugikan. Selain itu, untuk pelaku usaha mempunyai tanggung jawab yang mana dapat menjamin mutu produk yg dibuatnya,” tandasnya.

Oleh karena itu, produsen harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, mampu menyediakan layanan perbaikan, penggantian yang mudah dan gratis. Apabila, masalah yang terjadi akibat kesalahan produsen.

Baca juga:  Hari Pertama PPDB SMP, Orang Tua Antusias Konsultasi ke Sekolah

“Produsen dan pemerintah wajib melakukan evaluasi dan pengujian yang standard. Jika memang ada kesalahan atau produk yang under standard, maka akan berdampak pada fungsi utama dan keselamatan konsumen,” tukasnya.

Dengan demikian, produsen harus memiliki kebijakan yang jelas untuk memperbaiki atau menarik ulang yang sudah beredar. Namun, tentunya harus ada pengujian yang valid dan independen melibatkan pemerintah yang berwenang .

“Menurut saya harus pemerintah harus menetapkan standard yang jelas,” pungkasnya. (cr12/fat)