PATI, Joglo Jateng – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Roihan menilai bahwa kurikulum merdeka belum siap untuk diterapkan di semua sekolah. Pasalnya, sarana dan prasarana sekolah disebut masih belum memenuhi untuk menjalankan sistem pendidikan itu.
Hal tersebut disampaikan saat Komisi D DPRD Pati beraudiensi bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah (BBPMP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati, Kementerian Agama Pati, Rabu (6/9/23). Audiensi itu membahas terkait Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Program Sekolah Penggerak (PSP), dan Perencanaan Berbasis Data (PBD).
“Siapa yang berani menjamin kurikulum merdeka belajar yang gegap gempitanya mau di implementasikan?. Ini anak-anak sekolah susah. Sarprasnya belum terpenuhi semua,” ujar Roihan dalam audiensi yang di gelar di Ruang Komisi D DPRD Pati itu, Rabu (6/9/23).
Politisi Partai Nasdem itu menegaskan, dirinya tak menolak adanya kurikulum terbaru itu. Namun dirinya menyebut semua sekolah tidak bisa dipukul rata untuk menjalankan kurikulum merdeka.
“Lembaga pendidikan di daerah ini mau distandarkan semua, baik negeri maupun swasta, tapi ini tidak sama kemampuannya. Saya pada dasarnya mendukung tapi ini perlu menjadi perhatian kita semua. Ini menjadi momentum yang tepat membahas terkait standarisasi ini,” tegasnya.
Belum lagi, kata Roihan, keberlangsungan kurikulum merdeka ini belum pasti. Sehingga, menurutnya, hal itu akan memberikan dampak negatif kepada anak sekolah.
“Kalau kurikulum ganti-ganti nanti yang menjadi korban anak-anak. Jangan-jangan menteri pendidikan berganti, nanti kurikulumnya berganti lagi. Kurikulum yang tematik kemarin saja belum tuntas,” lanjut dia.
Selain itu, Roihan menyatakan bahwa perubahan kurikulum akan merubah paradigma guru dalam melaksanakan pembelajaran. Apalagi, lanjut dia, saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.
“Kemudian belum lagi untuk menyiapkan tenaga pendidiknya. Banyak guru yang sudah pensiun. Saya semangat sekali kalau membahas pendidikan karena ini investasi buat masa depan. Tapi jangan terus berubah-ubah,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BBPMP Jateng, Nugraheni Triastuti menegaskan bahwa kurikulum merdeka itu menjawab tantangan pencanangan Indonesia 2045. Yakni bertujuan untuk mencetak generasi emas.
“Maka yang dibenahi di satuan pendidikan, apakah sudah mengarah ke generasi emas itu. Karena tidak bisa hanya menguasai 1 materi pelajaran, tidak bisa diselesaikan permasalahan secara parsial. Namun ketika muncul masalah komplek, maka kurikulum merdeka menjawab tantangan tersebut dengan mengkolaborasikan seluruh mata pelajaran melalui profil pelajar Pancasila,” jawab dia sesuai audiensi. (lut/fat)
