DPRD Harap JPS Jadi Peningkat Kesejahteraan Masyarakat

Ketua Komisi D DPRD Sleman, M Arif Priyo Susanto.
Ketua Komisi D DPRD Sleman, M Arif Priyo Susanto. (ADIT BAMBANG SETYAWAN/JOGLO JOGJA)

SLEMAN, Joglo Jogja – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman melalui Komisi D terus mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Sembada. Salah satu program yang menjadi solusi untuk membantu warga miskin yang mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Ketua Komisi D DPRD Sleman, M Arif Priyo Susanto mengatakan, Program JPS diharapkan mampu mengover segala keperluan masyarakat. Khususnya warga miskin yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos.

“Dalam program JPS itu, kita siapkan anggaran untuk mengatasi permasalahan sosial. Dalam hal ini, masalah yang kaitannya dengan pendidikan, maupun kesehatan,” katanya, Kamis (7/9).

Pasalnya, ditahun 2023 besaran anggaran yang disiapkan ada sekitar Rp 12,5 Miliar. Anggaran itu, dialokasikan untuk menangani masalah pendidikan dan kebutuhan kesehatan seperti bantuan kursi roda bagi warga kurang mampu.

“Salah satu contohnya, dalam sektor pendidikan saat ini masih menjadi permasalahan atau kesulitan terutama bagi warga kita yang miskin. Mereka kesulitan untuk membayar sekolah,” ungkapnya.

Baca juga:  Pemkot Yogyakarta Siap Angkat Pasar Tradisional Jadi Ruang Kreatif

Sementara dalam sektor kesehatan, masih ada warga masyarakat yang harus dirawat di Rumah sakit, namun tidak memiliki BPJS. Sehingga, kesulitan membayar biaya perawatan.

“Nah, jadi anggaran itu kita siapkan untuk mengatasi masalah-masalah semacam itu. Termasuk juga bantuan-bantuan untuk kaum difabel. Misalnya bantuan kursi roda, kaki palsu, dan tangan palsu,” tuturnya.

Politikus dari Fraksi Gerindra itu menambahkan, untuk pengajuan JPS bisa melalui Dinas Sosial (Dinsos). Namun, penerima JPS juga melalui seleksi dari Dinas terkait. Harapannya penerima program itu adalah warga yang benar-benar membutuhkan.

“Disini kita menjaring warga Sleman yang belum punya JKN. Mengingat belum bisa 100 persen warga Sleman memiliki jaminan ini. Adanya JPS ini juga untuk berjaga ketika ada pelajar yang tidak dapat KIP dan tidak dapat beasiswa,” tuturnya.

Baca juga:  Jokowi Resmikan Gedung UNU Yogyakarta Setinggi 9 Lantai

Arif merinci, bantuan pendidikan untuk perguruan tinggi maksimal Rp 7 juta. Nominal itu, bisa dipakai untuk membayar biaya semesteran. Sedangkan bantuan biaya sekolah maksimal Rp 5 juta.

“Jadi kalau biayanya melebihi pagu, maka warga terkait cukup membayar selisih kekurangannya saja. Ini tentu sudah sangat membantu. Itu berlaku bagi siswa sekolah negeri maupun swasta. Di mana saja, yang terpenting siswa tersebut warga Sleman,” tegasnya.

Lebih lanjut ia membeberkan,  urgensi dibuat program JPS itu,  diawali ketika tahun 2017, peralihan dari Jamkesda ke BPJS. Mengingat, di masa transisi itu, proses administrasi pengumpulan data dan pencocokan membutuhkan waktu yang panjang. Sementara, masyarakat yang sakit tidak bisa menunggu. Sehingga dicetuskan program JPS itu.

“Ternyata setelah kita lihat animo masyarakat itu sangat besar. Maka di tahun 2018 itu kita tambahi dengan bantuan disektor pendidikan  karena pada waktu itu memang banyak keluhan tidak bisa membayar sekolah terutama yang swasta,” tuturnya.

Baca juga:  Tambah 8 SPAB, Tingkatkan Kewaspadaan Bencana Sekolah

Sekretaris Fraksi Gerindra itu juga membeberkan, sampai bulan Agustus 2023, anggaran JPS sudah terserap 60 persen. Sehingga, dapat diartikan  60 persen masih banyak permasalahan kesejahteraan sosial di Sleman.

“Dari jumlah pengajuan itu paling banyak di sektor pendidikan. Tetapi jumlah anggaran yang kita keluarkan itu memang paling besar untuk keperluan pembelian kursi roda,” ungkapnya.

Pengajuan di sektor Kesehatan dinilai sudah berkurang, karena warga Sleman sudah 98% menjadi peserta JKN. Sehingga masyarakat tidak terlalu banyak yang meminta karena sudah terkover JKN.

“Harapannya, semua siswa ada yang dapat KIP, ada yang kita kasih beasiswa dari kabupaten. Sehingga program JPS itu urgensinya tidak kita butuhkan lagi. Tapi untuk mengatasi itu kan masih butuh waktu,” tutupnya. (bam/bid)