SLEMAN, Joglo Jogja – Puluhan warga penghuni Perumahan Mulia Purnama Residence (MPR) Sidorejo, Godean mendatangi kantor DPRD Sleman, Selasa (12/9/2023). Kedatangan mereka untuk menggelar audiensi dengan Komisi B DPRD Sleman terkait krisis air bersih yang telah dialami oleh penghuni MPR selama dua tahun lebih.
Perwakilan warga MPR, Aries Susanto mengungkapkan, pihaknya mendesak dewan agar persoalan krisis air bersih yang dialami oleh sekitar 120 kepala keluarga di perumahan tersebut terselesaikan. Pasalnya, PT Sahid Putra Sehati (SPS) selaku pengembang belum bisa menyediakan air bersih untuk para penghuni perumahan tersebut.
“Kami minta agar bisa dapat air bersih dari PDAM Sleman. Karena, selama ini air yang disediakan oleh pengembang terbatas dan tidak bisa dikonsumsi oleh warga,” terangnya.
Dijelaskan, selama ini PT SPS telah menyediakan sumur bor dengan kedalaman 54 meter di tiga titik. Namun, kualitas air dari sumur bor tersebut jauh di bawah standar dan hanya bisa digunakan untuk kebutuhan mencuci dan terbatas.
“Tentu ini berdampak kepada keuangan warga. Warga terpaksa harus membeli air lagi dalam bentuk tangki dan galon untuk bisa dikonsumsi. Dan, ini sudah kami rasakan selama 2,5 tahun,” ujarnya.
Pihaknya berharap, perumahan MPR bisa dialiri air dari PDAM Sleman. Namun, keinginan itu dianggap cukup sulit. Padahal, warga telah membayar pembangunan perumahan ke pengembang. Sedangkan, berbagai upaya yang dilakukan warga agar wilayah mereka dialiri oleh PDAM Sleman masih nihil.
“Kami sudah lakukan banyak hal, termasuk ke ombudsman untuk mendesak agar masalah krisis air bersih ini bisa diatasi. Pertemuan kali ini juga kami nilai gagal, karena dari PT SPS yang datang hanya perwakilannya bukan dari komisaris,” ungkapnya.
Perwakilan PDAM Sleman Darsono menguturkan, pihaknya siap untuk menyediakan air bersih ke warga penghuni MPR. Hanya saja pagu anggaran yang diajukan oleh PT SPS sangat kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk pemasangan pipa dan mengalirkan air ke perumahan MPR.
“Dari pihak PT SPS hanya berani sekitar Rp 200-an juta. Padahal kebutuhan Rp700-an juta,” ungkapnya.
Ia menambahkan, anggaran Rp 700 juta yang dibutuhkan itu tidak hanya untuk penyambungan pipa dari SPAM Regional Kartamantul dan penyambungan pipa ke masing-masing rumah. Namun, juga untuk penyediaan reservoir sampai pompa di kawasan perumahan MPR.
“Ini sudah termasuk sambungan rumah ya. Kami sudah beri diskon untuk sambungan ke rumah. Tapi untuk jaringannya pipa dari SPAM Regional Kartamantul tidak,” jelasnya.
Saat ini, Darsono mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, kepastian pengaliran air PDAM Sleman kini bergantung kepada PT SPS. Namun, ia juga memberikan solusi agar PT SPS memprioritaskan pengaliran air PDAM kepada rumah yang sudah ditinggali.
Sedangkan, perwakilan PT SPS Geswanto mengaku, persoalan tersebut hanyalah miss komunikasi. Ia mengaku, tetap akan mengalirkan air dari PDAM ke warga di perumahan MPR.
“Tetap kami pasang. Kami siap tutup kekurangannya. Hitungan Rp 200-an juta itu kan pakai pipa paralon. Ternyata, tidak bisa penyalurannya pakai pipa paralon, harus pipa HDPE. Ya, akan kami penuhi nanti,” kata Pria yang duduk sebagai HRD PT SPS itu.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Sleman, Surana mengatakan, persoalan penyediaan air bersih adalah tanggung jawab sepenuhnya dari PT SPS selaku pengembang. Sebab, penyediaan air bersih pasti masuk dalam rancangan anggaran belanja saat pembangunan perumahan.
“Jika tidak ada tentu jangan dibangun. Saluran air bersih harusnya sudah ada di RAB. Terus kemana anggaran untuk air bersih. Seharusnya itu tanggung jawab pengembang,” tutupnya. (bam/mg4)
