SLEMAN, Joglo Jogja – Pemerintah Kalurahan Sidoluhur, Godean, Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai wilayah percontohan penurunan stunting di Bumi Sembada. Hal itu lantaran angka stunting di kalurahan tersebut terus mengalami penurunan.
Bahkan, karena pencapaian itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjuk Pemerintah Kalurahan Sidoluhur untuk menjadi salah satu narasumber dalam webinar yang berlangsung pada Selasa (19/9/2023) lalu. Agenda itu bertemakan “Praktik Baik Desa/Kalurahan Bebas Stunting (De’Best) di 1000 HPK”.
Pada kesempatan ini, Hernawan selaku lurah didampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Yakni Wakil Bupati Danang Maharsa dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Wildan Solichin.
Lurah Sidoluhur Hernawan Zudanto mengatakan, penurunan prevalensi stunting di wilayahnya pada 2023 yakni sebesar 1,87 persen. Angka tersebut terus mengalami penurunan jika dilihat dari tiga tahun sebelumnya. Pada 2020 tercatat sebesar 21,50 persen, 2021 sebesar 15,04 persen, dan pada 2022 sebesar 8,68 persen.
“Sebagai wujud komitmen, kami juga melahirkan beberapa inovasi. Di antaranya pada bidang perencanaan dan penganggaran kegiatan, perubahan perilaku, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan dan sosial. Pemantauan dan pendampingan terhadap keluarga beresiko, dan inovasi lainnya,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, Pemerintah Kalurahan Sidoluhur juga terus menekan angka stunting dengan berbagai aksi jemput bola. Seperti kunjungan rumah oleh petugas kepada balita yang belum mendapat imunisasi lengkap, melakukan pemantauan grup WhatsApp orang tua balita. Kemudian pemberian tablet menambah darah, penyuluhan gizi bagi ibu hamil, dan lain sebagainya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan dukungan dan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kalurahan Sidoluhur bersama TPPS Kalurahan. Menurutnya, kesuksesan itu, menjadi bukti bahwa sinergi antara seluruh pihak. Bahwa pembuat kebijakan hingga pendamping di lapangan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan di Sidoluhur.
“Pravelensi stunting berdasarkan e-PPGBM di Kabupaten Sleman pada 2022 sebesar 6,88 persen. Sedangkan pada 2023 turun di angka 6,3 persen,” katanya.
Ia mengatakan, meski mengalami penurunan, pemkab terus menyusun target untuk selanjutnya menekan prevalensi stunting di Sleman melalui intervensi yang spesifik. Pihaknya berkomitmen untuk menangani stunting secara serius, masif, integratif, dan kolaboratif.
Sementara itu, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Irma Ardiana menerangkan, kriteria pemilihan kalurahan atau desa sebagai lokus praktik baik adalah penurunan stunting yang signifikan. Yakni ditunjukkan dengan status pravalensi terakhir setidaknya mencapai lima persen. Selain itu juga memiliki dukungan anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan program dan anggaran kalurahan atau desa.
“Tentunya juga memiliki inovasi untuk menjawab permasalahan terkait penurunan stunting di kalurahan atau desa,” tutupnya. (bam/mg4)
