Jepara  

Pj Bupati Jepara Wajibkan Para Carik Pahami Dokumen-dokumen di Desa

PAPARAN: Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta saat memberikan pengarahan dalam bimtek bagi carik se-Kabupaten Jepara di di Aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama, Jepara, Senin (25/9). (HUMAS/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menjamin kebebasan berpendapat masyarakat di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Tak hanya itu, Pemkab Jepara juga mendorong daya kritis masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah, termasuk di level pemerintah desa.

Untuk mewujudkan hal itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara menginisiasi bimbingan teknis (bimtek) bagi carik se-Kabupaten Jepara. Bimtek tersebut diperuntukkan bagi carik selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup desa.

Agenda tersebut diikuti oleh 16 camat dan 184 carik se-Kabupaten Jepara. Bimtek yang bertajuk “Peran PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik di Desa” itu diselenggarakan di Aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama, Kabupaten Jepara, Senin (25/9).

Baca juga:  Kemenag Jepara: Pernikahan di Bawah Umur Meningkat

Dalam pengarahannya, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta menekankan pentingnya peran carik selaku Ketua PPID di desa dan perlunya mengelola forum komunikasi kepada masyarakat. Untuk itu, carik wajib memahami dokumen-dokumen yang ada di desanya.

“Peran carik, bagaimana cara mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Semua kegiatan yang ada di desa, PPID wajib memetakan. Jadi harus memahami dokumen-dokumen yang ada di desanya masing-masing. Apakah itu informasi bisa diberikan pada masyarakat khususnya yang bertanya atau tidak. Kalau tidak, itu termasuk informasi yang dikecualikan. Kalau dikecualikan itu harus tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh atasan PPID,” terang Pj Bupati Jepara.

Baca juga:  Pemkab Jepara Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal
SEMANGAT: Para carik terlihat antusias mengikuti bimtek bertajuk “Peran PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik di Desa” di Aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama, Jepara, Senin (25/9).

Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara Edy Marwoto melaporkan bahwa kegiatan tersebut diinisiasi bagi para carik untuk melayani para pemohon data dan informasi yang datang ke desa. Sehingga ketika ada warga yang datang, desa langsung siap.

“Kita tahu selama ini banyak dari LSM, dari NGO yang sering memohon dokumen-dokumen desa. Hari ini kita kaji bersama, apa langkah yang bisa diambil untuk melayani terhadap permintaan dokumen tersebut,” kata Kepala Dinsospermasdes.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Arif Darmawan sebagai pemateri dalam bimtek tersebut mengatakan, aturan mengenai keterbukaan informasi adalah suatu dinamika yang luar biasa di era saat ini. Meski aturan tersebut sudah cukup lama, namun pemahaman dan implementasinya masih perlu dikawal.

Baca juga:  Permudah Pelayanan Publik, Pemkab Jepara Luncurkan Aplikasi SAMUDRA

“Sebetulnya sudah cukup lama soal PPID di desa ini, sebab tahun 2018 ini sudah ada peraturan dari Perki (Peraturan Komisi Informasi-red) soal PPID Desa. Bahkan undang-undang terkait keterbukaan informasi publik ini sudah sejak tahun 2008. Jadi sudah cukup lama,” jelas Arif.

Dalam bimtek tersebut, dijelaskan pula materi mengenai keuangan desa oleh Muh Taufik selaku Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinsospermasdes. Diharapkan, selain carik paham soal keterbukaan informasi, juga paham soal keuangan. (hms/gih/adv)