PATI, Joglo Jateng – Banyak kursi perangkat desa di Kabupaten Pati mengalami kekosongan. Namun pemerintah daerah setempat hingga saat ini belum merencanakan pengisian kekosongan perangkat desa tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badruddin mendorong eksekutif agar segera melakukan pengisian perangkat desa yang mengalami kekosongan. Yakni setelah Peraturan Bupati (Perbup) 55 tentang Pengisian Perangkat Desa direvisi.
“Tentu harapannya eksekutif, dalam hal ini Pj Bupati Pati untuk segera melakukan pengisian perangkat desa di tahun 2024. Tapi regulasi (Perbup 55) harus diselesaikan dulu,” ucap Ali, Ali sesuai Rapat Paripurna, Kamis (12/10/23).
Mengingat saat ini Perbup 55 sedang proses revisi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang nantinya akan dilanjutkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihaknya pun berharap revisi peraturan tersebut segera diselesaikan. Sehingga pengisian perangkat desa dapat segera dilakukan.
“Perubahan Perbup 55 baru sampai di Provinsi. Mungkin saja sudah sampai sudah Kemendagri. Tapi kita tidak tahu persisnya. Mudah-mudahan 2024 bisa lakukan pengisian perangkat desa,” bebernya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, pengisian perangkat desa perlu revisi Perbup 55 terlebih dahulu. Dengan demikian, pengisian perangkat kembali menjadi kewenangan Pemerintah desa (Pemdes). Sehingga tidak lagi dipegang pemerintah daerah.
“Perbup 55 direvisi dikembalikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2015 tentang pengisian perangkat desa dan disesuaikan dengan Perda (Peraturan Daerah). Sehingga pengisian perangkat desa menjadi kewenangan desa. Jadi perlu dikembalikan ke desa dulu,” pungkasnya. (lut/fat)
