Jepara  

Masyarakat Demo PTPN IX Kebun Balong

PROTES: Koordinator Aksi, Dafiq (dua dari kanan) adu mulut dengan kepolisian di Kantor Pemdes saat melakukan unjuk rasa (unras) kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Kebun Balong, Jumat (13/10). (MUHAMMAD AGUNG PRAYOGA/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Masyarakat Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara melakukan unjuk rasa (unras) kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Kebun Balong, Jumat (13/10). Sebab, muncul dugaan persekongkolan dengan salah satu perusahaan.

Masyarakat melakukan unras di Lapangan Desa, kemudian berpindah di persimpangan jalan yang biasanya dilewati truk PTPN. Pukul 08.15, muncul truk yang hendak melintas. Seketika masyarakat mengamankannya di Kantor Pemerintah Desa (Pemdes).

Sesampainya di Kantor Pemdes, perwakilan masyarakat melakukan audiensi dengan Petinggi Desa Balong, Muh. Parno. Sementara itu, pihak PTPN sewaktu dihubungi massa aksi untuk bergabung audiensi, enggan dan meminta dilakukan di Kantor PTPN.

Adapun, Koordinator Aksi, Dafiq memaparkan, unras kali ini merupakan tindak lanjut dari aksi 23 September 2023 dengan PTPN. Pokok persoalan terkait penggunaan sisa lahan dari 75 hektare yang tidak digarap. Di sisi lain, PTPN tidak mengizinkan masyarakat mengerjakannya.

Namun, lanjut dia, justru salah satu perusahaan dengan inisial RR malah membersihkannya sekaligus mengantongi izin dari PTPN. Masyarakat pun geram karena dibiarkan selama 10 hari. Setelah bertemu, PTPN mengaku terjadi diskomunikasi dengan RR.

“Padahal pengerjaan dilakukan siang malam. PTPN berjanji akan menyelesaikan suratnya agar harapan kami terealisasi. Tapi hingga kini belum peroleh kepastian,” papar Dafiq kepada Joglo Jateng.

Bagi dia, mobilitas PTPN yang melintas Desa Balong mesti berikan kompensasi kepada masyarakat. Yakni dengan pengerjaan lahan secara cuma-cuma. Hal tersebut, sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR).

Namun, dinego dengan mematok Rp 11,1 juta per hektare untuk satu tahun mengelola lahan. Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Balong, Harwoko berupaya menurunkan harga sampai Rp 6 juta, tapi sampai setahun dibiarkan menggantung PTPN.

“Itu sudah sesuai dengan pertimbangan desa. Tapi tidak ada follow up. Dugaannya memang sengaja dilempar ke RR, karena perusahaan itu mampu sebanyak Rp 15 juta per hektare. Kemungkinan seperti itu,” ujar Harwoko.

Di lain sisi, sampai berita ini dibuat, PTPN belum memberikan keterangan kepada awak media. Sehingga upaya klarifikasi ihwal dugaan persekongkolan belum terungkap secara detail. (cr2/fat)