PEMALANG, Joglo Jateng – Penurunan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Raperda APBD 2024 menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Pemalang. Penyebab penurunan PAD dipertanyakan, lantaran perolehan PAD seharusnya dapat dimaksimalkan, bahkan bertambah setiap tahunnya.
Anggota DPRD Pemalang Fraksi PKB Noor Rosyadi mempertanyakan kepada pihak eksekutif atas Raperda APBD 2024 yang mereka ajukan. Sebab tertulis di dalamnya, data PAD di Kabupaten Pemalang menurun, padahal melihat perkembangan ekonomi di masyarakat seharusnya penerimaan PAD bisa lebih besar.
“Ini saya bingung, kenapa pada draft rancangan Raperda APBD 2024 pada kolom PAD yang dibentuk oleh eksekutif malah turun dari tahun lalu. Padahal setelah kemarin pandemi, sekarang sudah lebih baik. Apalagi banyak objek pajak serta retribusi di masyarakat yang belum dimaksimalkan. Jadi saya mempertanyakannya,” tuturnya.
Beberapa sumber pajak dan retribusi yang bisa lebih dikembangkan oleh eksekutif antara lain retribusi parkir, warung makan atau restoran, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semua itu menurutnya belum digenjot penerimaannya oleh Pemkab, padahal objek pajak ini menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Pemalang.
Lebih lanjut, ia mendorong eksekutif untuk lebih menaikkan penerimaan PAD pada objek-objek yang masih bisa dilaksanakan retribusi dalam kegiatannya. Selain itu, juga didorong penerapan pembayaran digital dalam setiap pelaksanaan pembayaran, sehingga tidak ada kebocoran pendapatan dan hasil dari PAD dapat bertambah.
“Digitalisasi retribusi dan pajak harus terus didorong. Contohnya yang sudah kita paksa agar bisa digital ya retribusi pasar. Awalnya dulu masih manual, setelah menggunakan digital, terbukti penerimaan PAD Pemalang di pasar lebih banyak, dan ini harus dilaksanakan di seluruh bidang dari parkir, kendaraan, dan lainnya,” ucapnya. (fan/abd)
