SEMARANG, Joglo Jateng – Dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terbaik. Penghargaan ini diserahkan saat acara Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Jateng 2023, di Grhadhika Bakti Praja, Rabu (25/10/23).
Dalam acara ini, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan istimewa sebagai salah satu dari tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terbaik. Penghargaan ini diberikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, kepada Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur.
Meraih penghargaan tersebut, Imam Maskur mengatakan, peningkatan nilai SAKIP ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Pihaknya berharap bahwa pengawasan yang ditingkatkan ini akan membantu menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berfokus pada kepentingan warga Jawa Tengah.
“Dengan penghargaan ini, semoga dapat meningkatkan kinerja kami dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Dinsos Jateng berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik,” katanya.
Pihaknya berterima kasih kepada Pemprov Jateng yang telah memberikan penghargaan tersebut. Tak lupa, Imam Maskur juga berterima kasih kepada semua jajaran di Dinsos Jateng yang telah bekerja maksimal sehingga dapat meraih penghargaan.
Sementara itu, Sekda Jateng Sumarno menyampaikan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pelecut OPD dan pemerintah daerah tingkat II lain, untuk meningkatkan manajemen pemerintahan lebih efektif.
“Penghargaan ini bentuk apresiasi, karena teman-teman meningkatkan nilai SAKIP, juga pengawasan dari teman-teman kabupaten/ kota, apresiasi motivasi untuk lebih meningkatkan (kinerja pengawasan). Harapannya jadi motivasi di OPD lain, dan kabupaten serta kota lain,” paparnya.
Seperti diketahui, Pemprov Jateng gencar mengedepankan pola manajemen antikorupsi. Beberapa penghargaan pada manajemen pemerintahan dan antirasuah didapat dari banyak lembaga.
Seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang telah didapat sebanyak 12 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapula pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang telah mencapai 100 persen.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menerima indeks reformasi birokrasi (RB) dengan predikat A atau 80,31. Sementara untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemprov Jateng memeroleh nilai 81,13 atau predikat A.
Sementara, untuk Monitoring for Prevention (MCP) KPK, Jateng mencapai nilai 95. Nilai ini melampaui dari target yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun, sembilan OPD dan tiga pemerintah kabupaten yang memperoleh penghargaan di ajang Larwasda 2023 ini, yakni SKPD dengan kinerja perangkat daerah terbaik diraih RSUD Margono, RSUD Moewardi dan DPMPTSP Jateng. SKPD dengan nilai SAKIP terbaik diraih Bakesbangpol Jateng, Disporapar Jateng dan Dinsos Jateng.
Kemudian, SKPD dengan nilai manajemen risiko terbaik diraih Inspektorat Jateng, Bappeda Jateng dan Disnakkeswan Jateng. Lalu kabupaten/kota dengan pengawasan terbaik diraih Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Cilacap. (hms/gih)
