SEMARANG, Joglo Jateng – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Rabu (25/10/23). Mereka tiba pukul 14.30 siang, dengan membawa beragam bendera dan spanduk.
Pantauan Joglo Jateng, massa berasal dari berbagai universitas di Semarang. Pada kesempatan tersebut ada salah satu mahasiswa yang mengecat tubuhnya dan bertuliskan ‘Cukup Sudah 9 Tahun Jokowi?’.
Awalnya aksi mahasiswa ini berjalan dengan tertib. Jajaran aparat kepolisian berjaga dengan ketat. Aksi mulai memanas saat mahasiswa memaksa masuk Gedung DPRD Jateng sekitar pukul 15.20.
Mahasiswa yang memaksa masuk gerbang dihadang oleh aparat kepolisian. Bahkan sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan polisi. Mahasiswa tetap berorasi di luar Gedung DPRD Jateng.
“Hari ini teman-teman datang untuk melakukan aksi mengevaluasi masa kepemimpinan Jokowi yang tinggal satu tahun. Di mana kita membagi atas klaster hukum, ekonomi, ekologi pendidikan dan juga hak asasi manusia (HAM),” kata Kordinator lapangan aksi dari Universitas Diponegoro Semarang, Aufa Adha Ariq di sela-sela massa.
Aufa menilai, masih banyak hal yang harus dikembangkan dan dibenahi menjelang masa akhir Presiden Jokowi. Maka ia berharap, aksi ini menjadi evaluasi bagi capres-cawapres yang bakal berlaga di Pilpres 2024 mendatang.
“Calon presiden dan wakil presiden yang akan meneruskan. Dan fokus utama kita adalah perbaikan atas aparatur penegak hukum, kemudian kita fokus pendidikan dan juga pelanggaran hak asasi manusia berat. Hari ini kita sampaikan ke DPRD agar bisa menyampaikan ke pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sekian pokok permasalahan tersebut, para massa juga menyuarakan lima tuntutan lainnya. Pertama, melakukan reformasi aparat penegak hukum dan mencabut UU yang bermasalah.
Kedua, menuntut komponen hidup layak, mulai upah yang layak dan portal satu data Indonesia agar bantuan lebih efisian dan efektif. Massa juga menuntut pemerintah bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tuntutan keempat mahasiswa ingin agar pemerintah menghentikan politik praktis dalam tingkat pendidkan. Mahasiswa juga meminta agar pemerintah mencabut UU Minerba dan melakukan reformasi agraria. (luk/gih)