Pemkab Pemalang Sosialisasikan 3 Raperda

PAPARAN: Sekda Pemalang Heriyanto saat membacakan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemkab Pemalang di Sasana Bhakti Praja Pemalang, Kamis (26/10). (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pemalang menyosialisasikan 3 Raperda yang akan dibentuk tahun ini. Dengan mengundang Bagian Hukum Setda Pemalang, OPD, Camat, Desa serta akademisi, diharapkan Raperda tersebut dapat sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2023 yang mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekda Kabupaten Pemalang Heriyanto mengatakan, salah satu unsur pembentukan perda yaitu Pemkab harus melaksanakan kegiatan forum diskusi untuk masyarakat. Dalam forum tersebut, mereka diberikan hak untuk memberikan pendapat ataupun pandangannya tentang aturan atau perda yang akan dibentuk.

“Kegiatan ini jadi salah satu amanat undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada pasal 96, yang mengamanatkan keikutsertaan masyarakat pada pembentukan rancangan peraturan baik secara lisan maupun tertulis. Sehingga pada forum ini, kita mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas tiga Raperda yang akan disusun di 2023 ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Perda merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kebijakan publik. Yang tersusun secara bertingkat dari dasar hukum tertinggi yaitu Undang-Undang, peraturan pemerintah, menteri, hingga tingkat bawah yaitu Perda dan Perbub.

Pada tahapan proses pembentukan, Heri menuturkan Pemkab harus melaksanakannya secara transparan atau tidak ditutup-tutupi. Di mulai dari permulaan, penyusunan, hingga pembahasan harus terbuka untuk masyarakat yang termasuk pada keterbukaan informasi. Sehingga pada tahapan ini, masyarakat mempunyai hak untuk memberikan masukan, saran ataupun kritikan tentang aturan yang dibentuk tanpa ada tekanan.

“Sesuatu yang akan dilaksanakan atau tidak itu merupakan kebijakan untuk nantinya diterapkan ke publik. Dan di forum ini akan disosialisasikan tentang tiga Reperda yang diharapkan bisa sesuai keinginan masyarakat dan tidak menyalahi aturan di atasnya,” ucapnya

Adapun rancangan aturan yang disosialisasikan yaitu Reperda Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2021 mengatur Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, Raperda tentang Pembangunan Gedung, dan Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata. (fan/abd)