PEMALANG, Joglo Jateng – Banyaknya jabatan yang kosong imbas kasus Jual Beli Jabatan (JBJ) kemarin serta banyaknya ASN yang pensiun di 2023 ini harus ditanggapi serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Menanggapi hal itu, Moh Safi’i selaku Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang mendorong proses pengisian jabatan menggunakan sistem merit melalui tes kompetensi, sehingga didapatkan pegawai terbaik untuk mengisi posisi yang kosong.
Safi’i mengatakan, sistem ini diatur langsung oleh UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yang menjelaskan bahwa Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau hal lainnya. Sehingga penerapan pengisian nanti tidak ada kongkalikong ataupun permainan yang menjadi masalah seperti sebelumnya.
“Kemarin jadi pengalaman kita bersama agar ke depan tidak melakukan hal serupa. Jadi mohon untuk Pemkab, terutama eksekutif agar bisa sesuai dengan aturan yang sudah ada. Apalagi melihat kekosongan saat ini sangat banyak, jadi sistem merit adalah jawabannya,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga mengkritisi pengangkatan honorer di sejumlah OPD yang tidak melalui seleksi ataupun tes sebelumnya. Ini menjadi PR untuk eksekutif agar bisa menegaskan aturan yang ada, sehingga praktik pengisian honorer yang tidak sesuai kompetensi bisa dihentikan.
Dengan diberlakukannya sistem tersebut, diharapkan terpilih pejabat eselon yang mempunyai integritas pada jabatannya. Sehingga mampu bekerja dengan baik, sesuai kompetensi untuk melayani masyarakat dalam menyukseskan program Pemkab Pemalang.
“Kalau ditotal sekarang ada puluhan jabatan eselon kosong, maka harus diperhatikan siapa nantinya yang mengisi jabatan tersebut. Sebab, mereka yang duduk nanti jadi ujung tombak seluruh pekerjaan di OPD masing-masing, maka harus mempunyai skill, kompetensi, dan integritas pada jabatannya,” tuturnya. (fan/abd)
