SLEMAN, Joglo Jogja – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menargetkan angka Prevalensi Stunting di wilayahnya pada tahun ini turun di angka 14 persen. Target tersebut sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Indonesia.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menuturkan, pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Sleman berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) berada di angka 15 persen. Adapun berdasarkan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), kasus stunting di Sleman berada di angka 6.88 persen.
“Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu di angka 16 persen untuk SSGI, dan 7.2 persen untuk e-PPGBM nya,” terangnya, Rabu (1/11).
Menurutnya, penurunan ini, tidak lepas dari proses yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sleman dalam melakukan upaya penurunan angka stunting. “Upaya untuk selalu menurunkan kasus stunting di Kabupaten Sleman terus dilakukan secara intensif dan masif, karena itu sudah menjadi komitmen Pemkab Sleman untuk mewujudkan generasi emas di waktu yang akan datang,” imbuhnya.
Danang menambahkan, ada sejumlah hal yang akan menjadi rencana kerja TPPS Sleman untuk terus menurunkan angka stunting. Di antaranya, menyelesaikan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, memperbaiki pola asuh dan pemberian makanan untuk balita dan anak.
Selain itu, Pemkab akan membuat jejaring kesehatan hingga ke tingkat kapanewon. Pihaknya juga berencana melakukan pendampingan terhadap temuan penyakit ringan berulang pada balita melalui bidan, jaminan kesehatan bagi keluarga berisiko, serta melakukan optimalisasi Program Pemeriksaan Kesehatan Terpadu.
“Kasus stunting harus menjadi perhatian dari kita semua khususnya semua OPD yang terkait. Saya harap masalah yang sudah muncul ini menjadi perhatian yang serius bagi pengampu OPD secara lintas sektoral,” tegasnya.
Lebih lanjut, strategi dalam penurunan stunting dilakukan dengan konsep pentahelix, yakni Pemerintah menyelaraskan kebijakan, penganggaran, dan program dari pusat hingga rumah tangga. Akademisi melakukan kajian ilmiah untuk mendorong penyusunan kebijakan atau program berbasis bukti.
Dunia usaha juga didorong mengintegrasikan perspektif stunting dalam kegiatan bisnis dan penyaluran CSR. Organisasi kemasyarakatan mendorong perluasan program terutama ke masyarakat marjinal. Sedangkan media berperan untuk mendorong pengarusutamaan isu stunting serta K.I.E.
“Harapannya dengan terintegrasi, terkolaboratif dan masif melalui kegiatan seperti ini dapat mewujudkan new zero stunting (tidak ada kasus stunting baru, red),” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Wildan Solichin menambahkan, TPPS Sleman selama tahun 2023 ini telah melakukan Monev di 17 Kapanewon tentang pelaksanaan program pengentasan stunting ini. Pasalnya, hal itu sudah dilakukan hingga bulan September.
Nantinya, Kabupaten Sleman akan melakukan berbagai strategi yang di antaranya adalah pengoptimalan SDM yang ada seperti pendamping lapangan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan balita. Selain itu, akan dilakukan pengoptimalan TPPS Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan yang sudah terbentuk. “Harapannya nanti akan tercipta new zero stunting,” pungkasnya. (bam/all)
