Suarakan Deklarasi Anti Politik Uang

SIMBOLIS: Anggota Bawaslu Kota Semarang, Dwijaya Samudra Suryaman saat menyerahkan piagam penghargaan kepada Camat Gajahmungkur, Puput Widhiatmoko Hadinugroho di Kantor Kelurahan Bendungan, Rabu (1/11/2023). (DOK. PRIBADI/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur menyuarakan deklarasi anti politik uang, menuju pemilihan umum (pemilu) 2024. Masyarakat setempat telah menyatakan untuk menolak segala macam praktik politik uang di wilayah tersebut.

Deklarasi dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Camat Gajahmungkur, Lurah Bendungan, dan para Ketua Rukun Warga (RW) setempat. Anggota Bawaslu, Dwijaya Samudra Suryaman mengatakan bahwa deklarasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap praktik politik uang. Pihaknya juga akan mendorong 177 kelurahan lain untuk berani mendeklarasikan hal yang sama.

Baca juga:  Dukung Visi Generasi Emas 2024, Tim Pengabdian Upgris Ajak Pelaku UMKM Manfaatkan Teknologi AI

“Deklarasi kelurahan anti politik uang ini tidak akan berhenti di Kelurahan Bendungan. Tapi di kelurahan lainnya juga,” ucapnya saat dikonfirmasi Joglo Jateng, Rabu (1/11/23).

Kegiatan diawali dengan pembacaan ikrar kelurahan anti politik uang oleh seluruh peserta. Kemudian, dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi.

Camat Gajahmungkur, Puput Widhiatmoko Hadinugroho turut mengapresiasi inisiatif yang dilaksanakan Bawaslu Kota Semarang, Panwascam, serta Panwaskel ini. Dirinya juga mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap independen dan netral. Tak lupa juga kepada warga, agar jangan sampai terpengaruh akan politik uang.

Baca juga:  20 Alat Takar Hujan akan Diterapkan di Semarang

“Jangan sampai tergiur uang kemudian kita menggadaikan demokrasi kita. Praktik politik uang hanya akan meningkatkan peluang untuk korupsi. Tolong bersama kawal pemilu sehingga pemilu terselenggara dengan baik, adil, dan berkualitas,” imbaunya.

Menurutnya, politik uang dapat merusak kedaulatan rakyat karena suara pemilih tidak lagi dihargai. Seperti contohnya, rakyat memilih caleg lantaran ada imbalan dan bukan atas kehendak sendiri.

“Selain itu politik uang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, calon yang terpilih melalui politik uang belum tentu calon yang terbaik bagi rakyat,” tuturnya. (cr7/mg4)