Optimalkan Penertiban dan Penegakan Hukum Tata Ruang

PAPARKAN: Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa saat membuka Sosialisasi Penegakan Hukum Tataruang di Aula lantai 3 Kantor Setda Sleman, Selasa (7/11/23). (ADIT BAMBANG SETYAWAN/JOGLO JOGJA)

SLEMAN, Joglo Jogja – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui  Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) terus berupaya mengoptimalkan penertiban dan penegakan hukum tata ruang di wilayahnya. Salah satu yang dilakukan yakni dengan kegiatan Sosialisasi bagi perwakilan 86 Kalurahan se-Kabupaten Sleman.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengungkapkan, pelaksanaan sosialisasi Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang menjadi salah satu instrumen dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung tersosialisasikannya Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. Adanya kegiatan itu, diharapkan tak sekedar mengedukasi masyarakat, namun juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta pada kepatuhan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Baca juga:  Pemkab Sleman Targetkan Angka Stunting Turun Hingga 14%

“Kondisi yang kita harapkan dari upaya penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang ini adalah terwujudnya tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas. Juga mencegah terjadinya kesemrawutan, bencana dan masalah sosial lainnya karena pelanggaran tata ruang,” terangnya, Selasa (7/11/23).

Ia menambahkan, Pemkab Sleman membuka saluran bagi masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran penggunaan ruang di Kabupaten Sleman. Untuk langkah selanjutnya, juga dilakukan identifikasi apabila memang terdapat ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang.

“Langkah ini dilakukan dalam bentuk teguran dan langkah-langkah penertiban, baik penerapan sanksi secara administrasi perizinan maupun pemblokiran di lapangan,” tegasnya.

Baca juga:  Dorong Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesmas

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan DPTR Sleman, Basuki, menambahkan, sosialisasi Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang merupakan wujud sinergisitas dan sekaligus indikasi komitmen yang tinggi dari berbagai pihak atas kesadaran perlunya penegakan hukum di bidang penataan ruang. Harapannya dengan kegiatan tersebut masyarakat lebih memahami, dan paham pedoman-pedoman hukum.

“Sehingga mereka dapat melaksanakan semua regulasi dalam penyelenggaraan tata ruang. Secara khusus sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendukung upaya penertiban dan penegakan hukum di bidang penataan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang,” demikian kata dia. (bam/bid)