KUDUS, Joglo Jateng – Pasar Tokiyo, Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus saat ini sedang mengejar target Pendapatan Asli Desa (PAD). Target tersebut dicapai melalui berbagai cara. Seperti, mengejar pengelolaan sewa kios, los, dan masih banyak lagi.
Kepala Desa Jepang, Indarto menyampaikan, untuk pengelolaan sewa kios, halaman parkir, retribusi, dan fasilitas lainnya, pihaknya telah menargetkan dalam satu tahun sebesar Rp 600 juta. Untuk 2023 ini, pembayaran di Pasar Desa Jepang telah menggunakan E-Retribusi dan E-Sewa.
“Tahun 2023 ini pembayaran kami telah memakai e-retribusi maupun e-sewa. Untuk e-sewa menerima di akhir tahun. Terus e retribusi suda berjalan. Cuman mayoritas pedagang di Pasar Desa Jepang sudah sepuh-sepuh,” tandasnya.
Dengan demikian, pihaknya juga harus mencari alternatif lain agar tetap dapat berjalan. Mengingat, mereka keterbatasan kemampuan teknologi. Seperti, membantu dalam melakukan pembayaran di agen-agen BNI. Selain itu, untuk pendapatan sampai Oktober 2023 e-retribusi telah mencapai 60 persen.
“Cuman di kami itu ada satu aturan yang mengatur pedagang. Ketika diakhir masa pengelolaan sewa per tiga tahun, mereka kan perpanjangan. Otomatis tahun ketiga, sisa-sisa kekurangan bayar kita komulatif kan,” ucapnya.
Menurutnya, yang paling terbesar ada di tahun ketiga. Jadi, untuk mencapai 100 persen baru bisa dilihat di tahun ketiga.
“Karena kekurangan bayar satu, tahun dua tahun ketiga direkap semua untuk persyaratan pengajuan perpanjangan pengelolaan kios maupun los. Jadi, Insyaallah nanti tahun ketiga sisa-sisa kurangan itu nanti di tahun tiga. Target kami 100 persen,” bebernya.
Sementara itu, untuk jumlah pedagang di Pasar Desa Jepang sebanyak 325 pedagang yang berbagai macam varian. Pemerintah Desa (Pemdes) Jepang juga sempat mendapatkan bantuan CSR dari Bank BNI yang dapat dimanfaatkan untuk pengecoran pasar belakang, akses jalan masuk, dan lampu identitas pasar.
“Kami bisa mendapatkan bantuan dari BNI karena dua tahun terakhir ini telah bekerja oleh BNI. Terutama, untuk aplikasi e-retribusi e-sewa yang memfasilitasi BNI. Jadi pedagang yang punya ATM m-banking bisa langsung bayar,” ulasnya.
Bahkan, kata dia, untuk kas tampungan atas retribusi sewa los, dan kios juga berada di BNI. Termasuk Tahun Anggaran 2023 ini juga sudah mulai pengukuhan keuangan memakai non tunai. Jadi, semua yang menyiapkan BNI. Untuk perkios pasar juga sudah memiliki rekening pribadi.
“Hal ini kami sudah dikenalkan sejak bulan Agustus 2022 kemarin. Jadi pedagang kita kasih id card. Misal ke agen bisa menunjukkan itu untuk suatu pembayaran,” terangnya.
Dari petunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kudus mulai 2024, semua desa harus melakukan pembayaran non tunai. Maka, Pemdes Jepang sudah lebih dulu mengawali. (cr12/fat)
