PATI, Joglo Jateng – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Muh Zen ADV, menilai penggunaan dana pendidikan di Indonesia masih belum optimal. Pasalnya, dana tersebut masih belum menyentuh sasaran.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, dana pendidikan di Indonesia sebesar Rp 600 triliun. Dana tersebut 20 persen dari 3000-an triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Ia menilai dana itu seharusnya digunakan sesuai peruntukannya. Yakni untuk meningkatkan atau menyelesaikan persoalan di bidang pendidikan. Mulai dari sarana dan prasarana (sarpras) hingga kualitas guru.
“Dari Rp 3.000-an triliun (APBN), Rp 600 triliun-nya harus betul-betul untuk pendidikan. Saya yakin dengan anggaran itu tidak ada sarpras yang kondisinya tidak layak. Termasuk tunjangan gurunya,” ujarnya saat menghadiri acara Rembuk Pendidikan dan Penyerapan Aspirasi di Hotel Gitrary Pati, belum lama ini.
Muh Zen menyebut bahwa penggunaan dana pendidikan masih belum tepat sasaran karena masih tersebar di beberapa kementerian. Padahal, menurutnya, anggaran pendidikan seharusnya dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag).
“Dua kementerian itu yang mengelola pendidikan dari mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tapi ini dananya masih tersebar di mana-mana,” sebutnya.
Dia pun menegaskan agar permasalahan anggaran ini seharusnya segera diselesaikan. Dengan demikian, persoalan terkait pendidikan di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Pati dapat tertangani dengan baik.
“Keruwetan ini semua, mulai sarpras, guru, mutu, peningkatan kapasitas, dan sebagainya ini harus dirampungkan dengan komitmen negara melalui anggaran yang representatif dan proposional. Saya kira belum di seluruh Indonesia, termasuk di Pati,” ungkapnya.
Lebih lanjutnya, ada delapan standar pendidikan namun belum tercapai semua. Salah satunya standar sarpras. Berdasarkan data dari Kemendikbud Ristek yang ia disebutkan, masih separuh lebih sarpras pendidikan di Indonesia mengalami kerusakan.
“Sarpras kondisinya masih 60 persen masih banyak yang rusak ringan sampai berat. Ini harus di dukung sarana dan prasarana yang representatif. 60 persen itu data dari Kementerian masih rusak. Mulai laboratorium, perpustakaan, tidak hanya swasta, di negeri kondisinya masih mengkhawatirkan. Bagaimana mau memberikan materi yang optimal kalau sarpras nya tidak terpenuhi,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengaku telah bersepakat dengan para guru untuk meminta agar dana sebesar Rp 600 triliun itu diperuntukkan sesuai peruntukannya. Mereka yakni guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
“Intinya dari organisasi para guru ini minta kepada pemerintah agar menjadikan 20 persen dana pendidikan. Karena amanat Undang-undang Dasar (UUD) 45, betul-betul untuk pendidikan,” tandasnya. (lut/fat)
