DPRD Jateng Tolak Realokasi RAPBD 2024

Ketua DPRD Jawa Tengan, Sumanto
Ketua DPRD Jawa Tengan, Sumanto. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah berencana merealokasi anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Namun hal itu ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng.

Rencana realokasi KUA PPAS RAPBD Jateng 2024 itu untuk mendukung pelaksanaan 10 Program Prioritasnya. Adapun dalam realokasi anggaran dengan nilai total sekitar Rp2,4 triliun itu menggunakan anggaran yang sudah disepakati dan dijalankan sebelumnya oleh Pemprov Jateng bersama DPRD Jateng.

Antara lain anggaran insentif guru keagamaan Rp 247,2 miliar, anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp243,4 miliar, anggaran bantuan operasional sekolah daerah Rp 142,8 miliar, anggaran Bina Marga Rp 200 miliar, dan anggaran rumah tidak layak huni (RTLH) Rp 80 miliar.

Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengatakan, seluruh fraksi atau delapan fraksi yang ada di DPRD Jateng menolak rencana tersebut. Menurutnya, penolakan tersebut merupakan dinamika pembahasan anggaran yang ada di DPRD Jateng.

“Semua fraksi tidak setuju (realokasi anggaran untuk 10 Program Prioritas Pj Gubernur Jateng). Itukan dinamika dan masih proses pembahasan, dewan akan melakukan koreksi terhadap anggaran yang akan direalokasi Pemprov Jateng,kemarin baru rapat (banggar) sekali. Namanya masih pembahasan ya dinamikanya banyak, belum final,” ujar politikus PDI Perjuangan itu, di Panti Marhen Semarang, belum lama ini.

Baca juga:  Penggunaan Dana Pendidikan belum Optimal

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Masruhan Samsurie menegaskan menolak rencana dihapusnya anggaran insentif guru keagamaan (guru madin, TPQ, dan pondok pesantren) se-Jateng. Termasuk anggaran BOS Daerah Jateng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp142 miliar dan BOS daerah untuk siswa madrasah Aliah negeri dan swasta sebesar Rp27 miliar.

Menurut dia, realokasi anggaran tersebut berpotensi dan berdampak sangat serius bagi masyarakat. Khususnya 250 ribu guru keagamaan yang telah mengabdi tanpa pamrih di bidang pendidikan nonformal selama ini.

“Tambahan insentif yang hanya sebesar Rp100.000 per bulan ini jika dihilangkan akan sangat mengganggu rasa kemanusiaan. Mereka sudah mengabdi lama, berjasa untuk terus membina, membimbing akhlak anak-anak didik kita di tengah-tengah masyarakat. Jika yang hanya Rp100.000 per bulan ini saja kok mau dihilangkan, ini tentu sangat memprihatinkan,” katanya pula.

Baca juga:  Ketua Komisi E: Kenaikan UMP Harus Ada Titik Tengah

Ia menyebut keadilan sektor pendidikan selama ini telah agak tegak dengan munculnya anggaran BOS Daerah Jateng, meski juga jauh dari cukup. Selama lima tahun ini, akreditasi A hanya dapat Rp150ribu per siswa per tahun, akreditasi B memperoleh Rp250 ribu per siswa per tahun, akreditasi C memperoleh Rp500 ribu per siswa per tahun.

Total anggaran BOS daerah selama ini hanya sebesar sekitar Rp150 miliar per tahun, sedangkan untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) siswa negeri sebesar Rp800 miliar per tahun. “Dengan BOP, siswa SMAN/SMKN/SLBN telah digratiskan. Oleh sebab itu, jika BOS daerah akan dihilangkan, maka akan sangat mengusik rasa keadilan kita terhadap dunia pendidikan di Jateng,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Sekda Jateng, Sumarno mengatakan, pihaknya akan tetap menganggarkan insentif guru keagamaan dan BOSDA pada APBD 2024. Ia menyebut saat ini proses penyusunan Rancangan APBD 2024 masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD.

“Kami sedang melakukan perhitungan ulang, untuk melakukan penyesuaian, guna menindaklanjuti rekomendasi dari rapat badan anggaran (banggar) pada 14 November 2023 kemarin,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (20/11/23).

Baca juga:  1.473 Caleg Bertarung Rebutkan 120 Kursi DPRD Jateng

Ia menyebut, rekomendasi yang disampaikan dalam banggar, di antaranya termasuk insentif guru keagamaan dan BOSDA. Pihaknya memastikan, alokasi anggaran untuk insentif guru keagamaan maupun untuk BOSDA akan tetap ada. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan perhatian pada soal pendidikan.

Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana saat dikonfirmasi terpisah enggan berkomentar lebih jauh mengenai realokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan 10 Program Prioritas. “Itu nantilah ya, belum final. Gak usah bicara itu dulu,” katanya.

Diketahui, Kesepuluh program prioritas Pj Gubernur Jateng itu meliputi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 secara luber dan jurdil, menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan tengkes (stunting).

Kemudian, penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan), polusi, dan karhutla, peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi, pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif, pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi, pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta meningkatkan pengawasan internal aparatur sipil negara (ASN). (luk/ara/gih)