ASN Diminta Pahami Makna Netralitas

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Memasuki masa kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November sampai 10 Februari mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk memahami makna netralitas. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno usai apel HUT Korpri ke-52 di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Rabu (29/11/23).

“Kami minta tolong dipahami dan dipelajari apa sih yang dianggap tidak netral. Kebanyakan para ASN ini tidak tahu terhadap pelanggaran tersebut. Seperti foto bersama terus di-upload di medsos mereka menganggap hal ini lumrah terjadi. Padahal memasuki tahapan kampanye,  perbuatan itu dilarang. Karena masuk kategori pelanggaran,” katanya pada Joglo Jateng.

Baca juga:  Udinus Ajak Siswa Jadi Penyiar 3 Bahasa

Melalui Pemda setempat, Sumarno juga berpesan agar masing-masing kepala daerah mengawasi ASN hingga ke tingkat desa. Baik secara langsung juga melalui medsos. Pemprov Jateng melakukan pengawasan melalui lini pengaduan pada masing-masing OPD.

“Kami meminta dari masing-masing atasan untuk bisa mengawasi aduannya, mengawasi langsung kami juga minta untuk mengawasi dari media-media sosial yang mereka gunakan,” imbuhnya.

Disinggung adanya dugaan pelanggaran kasus Kepala Dusun atau Bayan di Desa Jirapan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen yang terang-terangan mendeklarasikan Prabowo-Gibran, Pihaknya mengaku tengah melakukan koordinasi dengan Pemda setempat.

“Kita sedang koordinasi dengan teman-teman kabupaten sebetulnya seperti apa sih kepastiannya,” tegasnya.

Baca juga:  KPU Jateng Pastikan Logistik Pemilu Aman

Diketahui Bayan di Desa Jiarapan, Setyo Widodo membacakan deklarasi untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Ratusan petani anggota DPD Tani Merdeka Indonesia Raya Kabupaten Sragen berkumpul pada acara itu mendukung pasangan capres cawapres tersebut. Kegiatan itu berlangsung di Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Dewi Sri Sepat, Masaran, Sragen, Sabtu (25/11) lalu.

“Kaitannya dengan hal tersebut kami juga akan koordinasi dengan teman-teman Kabupaten Sragen,” akunya.

Sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan pelanggaran terhadap ASN. Namun ada salah satu pegawai yang mendaftar partai politik dan masih dalam proses pemberhentian.

“Pelanggaran belum ada laporan. Ada satu kemarin ketidaktahuan, karena mendaftar menjadi caleg ini sudah kita proses. Memang itu karena menjadi anggota partai politik kita sedang memproses untuk diberhentikan,” bebernya.

Baca juga:  Berita Hoaks Disebar untuk Meresahkan Masyarakat

Lebih lanjut Sumarno mengaku akan ada sanksi bagi ASN yang tidak menjaga netralitas. Selain itu pihaknya juga membentuk tim asessment untuk memastikan kebenaran dari laporan yang masuk ke lini pengaduan.

“Sanksinya bisa juga sampai pemecatan. Kalau masalah sanksi dari ringan sedang dan berat. Tentu saja kita memastikan, kita harus asessment seberapa pelanggaran itu masuk ke kategori apa, setelah itu baru kita beri sanksi,” tandasnya. (luk/gih)