Desa Bojongnangka Pemalang Raih Penghargaan Desa Antikorupsi Kategori Istimewa

BANGGA: Bupati Pemalang Mansur Hidayat bersama Kepala Desa Bojongnangka Wahmu saat mendapatkan Penghargaan Desa Antikorupsi di Kalimantan Timur, belum lama ini. (DOK. PRIBADI/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Jadi salah satu desa percontohan program Desa Antikorupsi dari KPK RI, Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang berhasil raih penghargaan kategori Istimewa bersama 4 desa lainnya di Jawa Tengah. Dengan perolehan ini, Pemkab Pemalang berharap seluruh desa di Pemalang bisa mengikuti jejak mereka yang mendapatkan penghargaan.

Bupati Pemalang Mansur Hidayat melalui Plt Diskominfo Pemalang Joko Ngatmo memberikan apresiasi tinggi kepada Desa Bojongnangka yang mampu memberikan hasil terbaik pada penilaian Desa Antikorupsi oleh KPK RI. Total ada 29 desa di 22 Provinsi di seluruh Indonesia menjadi desa percontohan program tersebut.

Baca juga:  Almabes Tuntut Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye

Alhamdulillah saya mewakili Bupati Pemalang memberikan apresiasi untuk Desa Bojongnangka. Pada penilaian ini, kami mendapatkan nilai yang cukup memuaskan karena mampu mendapatkan penghargaan sebagai Desa Antikorupsi,” ujarnya.

Pada pelaksanaan penilaian, Desa Bojongnangka termasuk desa yang memperoleh nilai yang tinggi, yaitu 97 poin dengan kategori sangat istimewa. Total ada empat desa di Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan, yakni Desa Bojongnangka, Kabupaten Pemalang; Desa Sraten, Kabupaten Semarang; Desa Sijenggung, Kabupaten Banjarnegara; dan Desa Maos Lor, Kabupaten Cilacap.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, tujuan utama program unggulan dari KPK ini adalah untuk meminimalisir tindak pidana korupsi. Hal tersebut juga dapat menjadi motivasi para perangkat desa agar terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel.

Baca juga:  Masa Tenang, Bawaslu Pemalang Copot Ratusan APK

Wawan menekankan, pelaksanaan desa anti korupsi bukan sebatas kepala desanya saja yang anti korupsi, namun harus memenuhi lima kategori, seperti aspek tata laksana, keterbukaan informasi dana desa, pelayanan publik dan pengawasan. “Pemberantasan korupsi tidak mungkin oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan saja, tetapi juga masyarakat perannya sangat diharapkan. Utamanya seluruh perangkat desa untuk bekerja dengan baik pada setiap program pembangunan desa,” tegasnya. (fan/abd)