Dugaan Penyimpangan Bankeu di Jateng Terus Diusut

KETERANGAN: Ditreskrimsus Polda Jateng Kombes Dwi Subagio saat konferensi pers bersama perwakilan dari Bawaslu, KPK, Bareskrim dan Inspektorat Jateng di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Selasa (5/12/23). (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah (Jateng) terus lakukan penyelidikan atas laporan masyarakat terkait penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jateng di tingkat desa tahun anggaran 2020-2022. Khususnya di tiga kabupaten, yakni Klaten, Wonogiri dan Karanganyar.

Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio menyatakan bahwa pihaknya saat ini telah melakukan pemerikasaan terhadap 15 saksi. Sampai saat ini kasus pemotongan dana aspirasi desa yang dilaporkan warga dan LSM pada April 2023 lalu ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Saat ini sudah beberapa kepala desa yang diperiksa untuk diminta keterangan. Untuk status perkara ini kami masih mencari data dan melakukan penyelidikan,” jelasnya pada awak media di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, kemarin.

Baca juga:  Seminar Kewirausahaan Unwahas Hadirkan Bupati Kendal Dico

Kombes Pol Dwi Subagio mengaku dalam penanganan kasus ini pihaknya bersinergi dengan pihak lain. Di antaranya, Tipikor Bareskrim, KPK, Kejaksaan Tinggi, APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) Provinsi Jateng (Inspektorat) dan Bawaslu Jateng.

“Kami juga bakal, melakukan kordinasi terus dengan pihak APIP dalam menangani aduan yang ada dan berkolaborasi bersama dengan Inspektorat Pemprov Jateng, akan bersama-sama menangani perkara ini,” katanya.

Dalam datanya, pada tahun 2020 Pemprov Jateng mengucurkan bantuan untuk 5.376 desa di Jateng sebesar Rp 1.040.600.317.000. Sedang tiga wilayah yang terlapor masing-masing, Wonogiri (Rp 30 miliar untuk 228 titik), Karangayar (Rp 36 milar untuk 188 titik), Klaten (Rp 65 miliar untuk 306 titik).

Baca juga:  Dinakkeswan Jateng Klaim Sukses Kurangi Sampah Plastik

Sementara, tahun 2021 dari Pemprov Rp 2.095.217.760.000 dibagi 7.809 titik. Pembagiannya, Wonogiri (Rp 47 miliar untuk 441 titik di 251 desa), Karanganyar (Rp 43 miliar untuk 271 titik di 162 desa) dan Klaten (Rp 79 miliar untuk 440 titik di 391 desa). Kemudian tahun 2022, bantuan turin Rp 1.705.568.500.000 dibagi 12.726 titik di Jateng. Dengan nominal Wonogiri Rp 43 miliar, Karanganyar Rp 82 miliar dan Klaten Rp 82 miliar.

Saat disinggung terkait Capres Ganjar Pranowo yang menanggapi adanya pemanggilan kepala desa tersebut. Pihaknya enggan berkomentar lebih jauh, karena tak ada wewenang dalam hal politik. Bahkan Dwi mengaku tak penah berkomunikasi dengan capres dari PDI Perjuangan itu.

Baca juga:  Angka Kemiskinan di Jawa Tengah Turun ke 10,47 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah!

“Kami tidak terkait dengan masalah politik, kami melakukan proses penanganan ini karena adanya aduan warga masyarakat,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Jateng, Sadhu Sudiyarto mengatakan, belum ada pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu dalam penanganan persoalan tersebut.

“Ini kan permasalah yang ditangani oleh pihak kepolisian, kami diundang rapat. Memang belum ada laporan terkait pelanggaran Pemilu, kami pelajari tadi hasil rapat, bukan pelanggaran Pemilu,” ucapnya. (luk/gih)