PATI, Joglo Jateng – Petani di Kabupaten Pati mendukung pasangan Ganjar-Mahfud untuk melanjutkan program kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal ini muncul dalam forum diskusi “Petani Peduli Demokrasi” yang diselenggarakan di Gedung Olahraga (GOR) Growong Lor Kecamatan Juwana, Kamis (7/12/2023) lalu.
Kegiatan yang diinisiasi oleh relawan Ganjar-Mahfud, Dukung Ganjar Pranowo Presiden ke-8 (DGP8) Pati itu dihadiri sebanyak 350 petani. Mereka mulai petani palawija, garam, padi hingga tembakau.
Para petani tersebut menganggap pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga itu bisa meneruskan program-program yang dijalankan era Presiden Jokowi saat ini. Sehingga kemudian disatukan dengan tema “Petani Peduli Demokrasi” ini.
“Pak Ganjar sangat mendukung dan bisa meneruskan tongkat estafet Joko Widodo dengan ketahanan pangan,” ungkap Ketua Panitia, Widayatno.
Sejumlah narasumber dihadirkan dalam acara tersebut. Di antaranya praktisi hukum (Dr Nursid Warsono Setiawan), tokoh petani di Pati (Hananto), Kyai Ismanto (Penasehat Kyai Kampung Pati) dan mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati (Achwan).
Adapun sejumlah narasumber tersebut juga membahas tentang kemajuan sektor pertanian di era kepemimpinan Jokowi yang berharap dilanjutkan oleh Ganjar – Mahfud. Serta, ajakan untuk turut berpartisipasi menjaga netralitas bagi TNI, Polri, ASN, kepala desa, perangkat desa dan BPD.
Tokoh petani di Pati, Hananto mengungkapkan, para relawan dari sektor petani akan sangat mendukung jika Ganjar-Mahfud melanjutkan kepemimpinan era Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kepemimpinan pemerintahan saat ini secara estafet mendapat kepercayaan dari rakyat.
Ia menyebut sektor pertanian di tangan pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik. Sehingga para petani di Kabupaten Pati sudah bisa merasakan hasil panennya.
“Saya selama menjadi petani, gabah kering panen baru kali ini diharga Rp 7.350. Sebelumnya belum pernah mencapai harga tersebut dan harga tertinggi yang saya alami gabah kering panen di angka Rp 6.200an,” ungkapnya.
Tak hanya itu, para petani tersebut juga tidak setuju dengan putusan Makhamah Konstitus (MK) tentang batasan umur capres – cawapres. Putusan tersebut dinilai menimbulkan suhu politik di Indonesia menjadi gaduh. (lut/fat)
