Kudus  

12 Kasus Perselisihan PHK di Kudus, 11 Terkait Tuntutan Pesangon

Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan, Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Agus Juanto.
Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan, Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Agus Juanto. (DYAH NURMAYA SARI/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop dan UKM) Kabupaten Kudus mencatat ada 12 kasus perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama 2023. 11 diantaranya terkait tuntutan pesangon. Satu lainnya terkait kesalahan berat.

Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan, Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Agus Juanto menjelaskan, ada dua kasus dilaporkan kepada dinas. Pertama, perkara yang sudah selesai ditingkat Bipartit. Kedua, perkara yang dilimpahkan ke dinas yang dialami oleh pekerja maupun perusahaan.

“12 Kasus yang dimediasi, rata-rata permasalahannya terkait dengan tuntutan pesangon. Tidak adanya titik temu dengan besaran uang pesangon yang diberikan. Artinya, pekerja menyampaikan tidak sesuai dengan ketentutan. Dengan alasan kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja,” terangnya.

Baca juga:  Perpustakaan UMK Sajikan Berbagai Layanan Unggulan

Ia melanjutkan, sementara pelaporan dari perusahaan, mengenai perbuatan kesalahan berat. Untuk itu, sudah ada upaya penyelesaiannya, tetapi tidak ada titik temu. Pekerja menganggap hal itu bukan kesalahan berat.

Akibatnya, pekerja di keluarkan. Dan pesangon yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada 6 kasus yang tidak selesai di tingkat mediasi. Lalu, melanjutkan proses penyelesaian di tingkat pengadilan industrial,” ujarnya.

Dengan adanya kasus tersebut, pihak dari dinas mengundang untuk melakukan mediasi penyelesaian kasus. Dengan batasan waktu 30 hari kerja. “Tugas kami hanya melakukan mediasi penyelesaian dan anjuran penyelesaian,” ujarnya.

Baca juga:  Memaknai Kurban sebagai Wujud Kehambaan dan Sarana Perkuat Iman

Agus mengimbauan terhadap penyelesaian kasus tersebut, sebaiknya diselesaikan di ranah perusahaan dulu. Kemudian, ditingkat mediasi. Jika bisa, tidak sampai di ranah pengadilan. Karena, butuh proses yang lama. (cr12/fat)