Kudus  

30 Desa di Kudus Telah Memiliki SK Desa Wisata

KEMBANGKAN: Desa Wisata Japan terus melakukan upaya pengembangan dengan mencanangkan diri sebagai Negeri Kopi, belum lama ini. (UMI ZAKIATUN NAFIS/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Kabupaten Kudus saat ini sudah memiliki puluhan desa wisata. Total terdapat 30 desa wisata yang mulai 2020 hingga 2023 lalu mendapatkan SK dari Bupati Kudus.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus Mutrikah mengatakan, desa wisata di Kudus saat ini sudah mulai mengembangkan potensi wisata di masing-masing wilayahnya secara bertahap. Kendati begitu, desa wisata yang tidak berkembang akan dievaluasi.

“Pemberdayaan desa wisata di Kudus akan dilihat bagaimana pengelolaan sektor wisata dan potensi di tiap desa. Desa wisata yang sudah mendapatkan SK dan tidak ada pengembangan potensi akan kami evaluasi,” tandasnya.

Dia menjelaskan, tidak berkembangnya desa wisata bisa dilihat dari progres dan program pemberdayaan di desa tersebut. Mulai dari pemberdayaan SDM, pengelolaan tempat wisata, Bumdes.

Baca juga:  Matangkan Persiapan Liga Dua, Persiku Kudus Kenalkan Pelatih Baru

“Ditambah dengan masif dan tidaknya kegiatan atau event, branding ciri khas desa, UMKM hingga peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” jelasnya.

Kasi Promosi Bidang Pariwisata Disbudpar Kudus, Esti Aristiana menambahkan, tidak semua desa wisata di Kudus memiliki perkembangan yang baik. Beberapa faktor membuat desa wisata mengalami stagnasi.

“Memang ada beberapa desa wisata yang perkembangannya cenderung stagnan. Penyebabnya berbagai faktor bisa saja dinamika desa yang lumayan pelik. Atau bahkan sisi pengelola yang mencampurnya dengan faktor lain,” imbuhnya.

Pihaknya juga membenarkan adanya pertimbangan keberlanjutan SK desa wisata. Akan tetapi, pihak desa justru tidak ingin itu terjadi. Maka mereka harus memberikan kembali komitmen keberlanjutan perkembangannya.

Baca juga:  Disnakerperinkop UKM Kudus Luncurkan Aplikasi SiCakepKu

“Kepala Disbudpar memang sempat mengevaluasi. Terutama terkait pencabutan SK sebagai pertimbangan dari tidak berkembangnya desa wisata,” paparnya.

Esti menilai, desa wisata harus memiliki sinergitas tinggi antara pengelola, pemerintah desa hingga stakeholder terkait. Tanpa hal ini, improvisasi dari desa wisata tidak akan berjalan.

“Seperti yang telah dilakukan desa wisata Japan. Selain potensi alamnya yang melimpah, sinergitas dari masing-masing pihak juga terbangun. Hal inilah yang perlu dipelajari di desa lainnya,” tandasnya.

Sedangkan, lanjut dia, di 2024 ini terdapat dua desa yang tengah melakukan persiapan menuju desa wisata. Diantaranya Desa Getassrabi dan Desa Getas Pejaten.

Baca juga:  Pemdes Rendeng Luncurkan Program Ketahanan Pangan

“Dari dua desa tersebut sempat ada obrolan terkait syarat yang mereka butuhkan apa saja. Mungkin saat ini sedang mempersiapkan untuk pengajuan,” sambung Esti

Desa Getassrabi berencana mengangkat kebun jambu dan tradisi serabi sebagai potensi unggulan. Sementara Desa Getas Pejaten akan mengembangkan wisata terbaru rest area dengan kuliner unggulannya.

“Yang terpenting, 30 desa wisata yang telah ber SK itu kami harapkan selalu ada pengembangan untuk pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mendatangkan kesejahteraan,” pungkas Esti. (cr8/fat)