Kudus  

Guru Diimbau Selesaikan PMM Tepat Waktu

SEMANGAT: Terlihat 46 guru SMP 1 Jati Kudus antusias mengisi kinerja di PMM, belum lama ini. (UMI ZAKIATUN NAFIS/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melayangkan regulasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dapat dilakukan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). Platform ini telah terintegrasi dengan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai Januari 2024.

Pengurus MKKS Kudus, sekaligus Kepala SMP 5 Kudus, Abdul Rochim menyebutkan, mulai Januari 2024 pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dilakukan di aplikasi PMM. Hal ini, kata dia, justru lebih praktis dan relevan karena otomatis sudah terintegrasi dengan e-Kinerja BKN.

“Melalui PMM, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjadi lebih baik dan lebih praktis. Sehingga beban administrasi berkurang. Meskipun, jika dipikir sepertinya lebih ribet tetapi sebetulnya tidak,” ujarnya usai mengisi Workshop Pengelolaan Kinerja Guru di SMP 1 Jati, Kudus pada Selasa, (16/1).

Baca juga:  Camat Gebog Apresiasi Linmas dalam Persiapan Pilkada 2024

Sementara itu, lanjut Rochim, penilaian yang ada di PMM pun sama. Terkait kinerja, praktik mengajar dan poin mengikuti pelatihan.

“Ada syarat pelatihan dengan capaian 32 poin. Dan hal ini akan lebih mudah, sebab dalam PMM sudah disediakan pelatihan sebanyak 40 topik. Setiap guru pun bisa kapanpun mengikutinya,” sambungnya.

Rochim menambahkan, adanya penilaian PMM ini berdampak nyata kepada penilaian yang lebih berkualitas. Khususnya para pembelajaran berdasarkan observasi kelas.

“Guru dan kepala sekolah pun akan mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan kinerjanya. Mereka juga bisa membuat karya berupa artikel untuk diunggah ke PMM. Sehingga lebih optimal,” tambahnya.

Baca juga:  9 Tim Finalis Berkompetisi di Nasional Dekan Cup 2024

Menurutnya, penilaian digital ini juga cenderung menghasilkan nilai yang objektif. Daripada, penilaian manual yang cenderung subyektif.

“Ada kriteria baik dan sangat baik. Yang bisa menjadi acuan untuk kenaikan pangkat guru,” tukasnya.

Rochim juga mengimbau, agar pengelolaan kinerja guru segera diselesaikan. Baik ASN maupun non ASN. Mengingat deadline sudah ditentukan pada 31 Januari 2024

“Kami juga sebagai pengurus MKKS selalu mengimbau kepada guru yang bisa dibantu kepala sekolah untuk menyelesaikan PMM. Ini untuk kebaikan kita semua,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SMP 1 Jati, Sumaryatun, menjelaskan, workshop kepada 46 guru SMP 1 Jati ini dilakukan demi kelancaran pengelolaan kinerja. Sebab, tidak semua guru bisa mengakses PMM dengan lancar.

Baca juga:  Pelajar SMP Diberi Edukasi Manajemen Keuangan

“Kami ingin jika ada regulasi baru seperti ini semua bisa bareng dan saling membantu. Utamanya guru senior, dengan adanya transformasi digital pasti butih penyesuaian,” jelasnya. (cr1/fat)