Jepara  

Anggaran Dipangkas, Disperkim Jepara Tetap Penuhi Target 1.000 Rumah

Kepala Disperkim Jepara, Hartaya.
Kepala Disperkim Jepara, Hartaya. (MUHAMMAD AGUNG PRAYOGA/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara terus genjot pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Meskipun, anggaran tersebut telah dipangkas demi kepentingan lain.

Kepala Disperkim Jepara, Hartaya membeberkan, sebelumnya alokasi anggaran RTLH sebesar Rp 20 sampai Rp 30 miliar. Namun menginjak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dana pembangunan itu dipangkas.

Padahal, lanjut dia, anggaran sebanyak Rp 30 miliar dapat membangun atau memperbaiki RTLH sebanyak 1.500 rumah. Rinciannya, per rumah peroleh Rp 20 juta dari Disperkim untuk pembangunan atau renovasi.

Baca juga:  Terima Tim Verifikasi Bappeda Jateng, Pj Bupati Optimis Jepara Raih Juara Pertama Inovasi Penghargaan Pembangunan Daerah

Meski anggaran dipangkas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menjadi Rp 10 miliar, Hartaya mengaku optimis untuk merenovasi sekurang-kurangnya 1.000 RTLH. Jumlah itu tanpa mengurangi alokasi setiap rumah.

Langkahnya, dengan mengajukan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng melalui Disperkim Jateng. Agar menambah anggaran RTLH di wilayah Kabupaten Jepara.

“Pada intinya, saya berusaha agar dapat bantuan dari Provinsi dan kemarin sudah ke Disperkim Jateng. Yang harusnya 2024 cuma 500 rumah, kami upayakan mencapai 1053,” papar Hartaya kepada Joglo Jateng, Senin (29/1/24).

Baca juga:  KONI Jepara Optimalkan Sekolah sebagai Sarana Latihan

Berikutnya, sisa dari 2023 yang terealisasi sebanyak 278 rumah karena refocusing Pilkada 2024, kata dia, akan dialihkan ke 2025. Sehingga, prediksi alokasi anggaran RTLH lebih besar.

Sementara itu, progres renovasi RTLH oleh Disperkim Jepara tidak dibarengi dengan kinerja petinggi se-Kabupaten Jepara. Pasalnya, Sistem Informasi Perumahan dan Pemukiman (Simperkim) untuk kuota penerima bantuan RTLH tidak terpenuhi secara maksimal.

Pihaknya menjelaskan bahwa penerima bantuan RTLH telah didata sejak awal dalam proposal secara lengkap di Simperkim. Sehingga apabila hendak merubah atau menambah, perlu usulan dari masing-masing desa.

Baca juga:  DP3P2KB Jepara: Laporan Kasus Kekerasan Seksual Sepanjang 2023 Turun

“Jika di Jateng masuknya dalam Sistem Informasi Manajemen Perumahan (Simperum). Sayangnya Petinggi kurang responsif menyampaikan warganya yang membutuhkan. Intinya, jika warga itu masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masukkan ke Simperum atau Simperkim, kuota terisi,” pungkas dia. (map/fat)