Jepara  

Asuransi Pertanian Jadi Solusi Jika Gagal Panen

TENGGELAM: Kondisi salah satu sawah di Jepara, belum lama ini. (MUHAMMAD AGUNG PRAYOGA/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Sektor pertanian padi belakangan ini dihadapkan dengan resiko ketidakpastian. Pasalnya, curah hujan tinggi turut menyumbang sebab gagalnya panen bagi petani.

Berdasarkan data dari DKPP Jepara, tercatat mulai dari periode Januari-Maret 2023 terdapat 1.723 hektare sawah mengalami gagal panen akibat dampak banjir. Diantaranya, 11 kecamatan, 50 desa, dan 85 kelompok tani.

Kepala DKPP, Diyar Susanto melalui Sekertaris DKPP Sujima menyampaikan, sejumlah daerah Jepara mengalami puso. Sehingga menghindari hal tersebut, Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah memberikan solusi.

Salah satunya berupa program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Diharapkan program ini dapat memberikan perlindungan resiko ketidakpastian guna menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk usaha tani dari klaim asuransi.

Baca juga:  Pemilu 2024, Kemenag Jepara Sebut Masyarakat Kian Dewasa

“Musim kan diluar kendali kita, dan memang harus kita hadapi. Antisipasi atau upaya yang dilakukan pemerintah saat ini memang lewat asuransi, namanya AUTP. Ketika terjadinya gagal panen petani dapat mengajukannya,” ungkapnya saat ditemui di kantornya.

Sujima juga menyampaikan bahwa dalam AUTP nilai pertanggungan yang akan diberikan sebesar Rp 6 juta dengan premi angsuran sebesar Rp 36 ribu. Nominal itu untuk tiap hektare dan permusim tanam 4 bulan.

“Ketika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen, petani peserta asuransi akan diberikan ganti rugi klaim sebesar Rp 6 juta per hektare per musim tanam,” tambah Sujima.

Baca juga:  Kunjungi Karimunjawa, Agus Sutisna Salurkan Bantuan Sembako

Sementara itu, Kasi Sarpras Pertanian, Sumardi membeberkan terkait persyaratannya. Yakni petani harus terdaftar sebagai Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung, berumur 30 hari setelah panen perdana, sistem padi bermutu dan bersertifikat. Serta memiliki lahan tanaman padi maksimal 2 hektare.

“Tidak semua petani dapat angsuran. Tentu harus terdaftar dulu di AUTP, dan DKPP Jepara memiliki Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas mensosialisasikan kepada para petani,” jelas Sumardi.

Pihaknya juga mengatakan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membuat asuransi. Sebab banyak diantara masyarakat kurang peduli terhadap asuransi. Padahal, pembayaran AUTP terbilang murah.

Baca juga:  Cuaca Buruk, Wisatawan ke Karimunjawa Minim

“AUTP itu sangat penting bagi petani, apalagi di musim penghujan. Namun, petani sekarang banyak yang tidak mendaftar, entah karena dirasa lahan sawahnya tidak akan terdampak bencana sehingga tidak mengajukan asuransi,” tandas Sumardi. (cr4/fat)