Bawaslu Jateng Tangani 2 Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawalu Jateng, Achmad Husain
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawalu Jateng, Achmad Husain. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkap dua kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang saat ini tengah ditangani sentra penegak hukum terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawalu Jateng, Achmad Husain mengatakan, dua kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu 2024 itu terjadi di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang.

Adapun kasus di Purworejo ada seorang anak di bawah umur yang diduga diminta orang tuanya membuat konten kampanye di media sosial. Orang tua anak tersebut merupakan salah satu caleg dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Baca juga:  21 Desa di Jateng Alami Kekeringan

“Kasus di Purworejo pelibatan anak di bawah umur, ada anak seorang caleg yang melakukan video dia memvidokan dirinya di depan baliho bapaknya, dia ngevlog untuk mendukung bapaknya,” katanya dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Pintar) Bersama Bawaslu Jateng di Openaire Resto Semarang, Minggu (28/1/24).

Menurutnya, sesuai dengan pasal 280 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, melibatkan anak-anak di bawah umur untuk kampanye ialah pelanggaran. Saat ini kasus di Purworejo sudah masuk dalam proses penyidikan.

“Pelaksanaan kampanye tidak boleh melibatkan anak-anak, kebetulan bapaknya selain caleg dia juga salah satu pelaksana atau tim kampanye sehingga cukup bukti untuk dinaikkan dalam proses penyidikan,” ungkap Husain.

Baca juga:  KKN MB Posko 4 UIN Walisongo Kenalkan Moderasi Beragama Lewat Peringatan 1 Muharram

Dia menegaskan, video kampanye anak di bawah umur bahkan diunggah di media sosial caleg yang didaftarkan ke KPU. Menurutnya, di situ ada proses pembiaran dari orang tua selaku caleg.

“Dari penyelidikan dan penyidikan, ada kesan pembiaran dari bapaknya selaku pelaksana kampanye. Ini masih proses di PN Purworejo sehingga putusannya seperti apa, apakah tidak terbukti atau terbukti masih menunggu,” bebernya.

Sementara satu kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Kabupaten Magelang berkaitan dengan perusakan ratusan alat peraga kampanye (APK). Kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan.

Baca juga:  Harganas ke-31 di Jateng: Perkuat Peran Keluarga Bangun Generasi Emas dan Tekan Stunting

Husain berkata, pemutusan kasus tersebut belum ditetapkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku perusak ratusan APK tersebut dinyatakan mengalami gangguan jiwa oleh RS Pekalongan.

“Sudah terbit SK, tersangka mengalami gangguan jiwa. Ini nanti seperti apa prosesnya mau dilanjutkan atau dihentikan bukan ranah Bawaslu lagi. Apakah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atau ada pengampunan di pengadilan, tidak tahu,” tandasnya. (luk/gih)